Luar Biasaa..!! PWI Sumut & BPJS TK Tandatangani PKS, Seluruh Anggota PWI Sumut Tercover Jaminan Sosial....

admin — Fri, 23 Oct 2026 22:11:00 +0700+0700

MEDAN, BERSAMA

Seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercover jaminan sosial. Seiring dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PWI Sumut dengan BPJS TK (Ketenagakerjaan).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Kunto Wibowo, di Medan, Selasa (20/10/2026).

Turut menyaksikan penandatanganan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut Rifki Warisan, Bendahara Hartati Rangkuti, Wakil Sekretaris Riza Mulyadi dan Juli Tarigan serta Merry Ismail.

Sedangkan dari BPJS Ketenagakerjaan turut menyaksikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Bunyamin Najmi bersama para staf.

Kunto Wibowo mengaku, bangga telah melakukan penandatanganan PKS dengan PWI Sumut. "Saya pernah bertugas menjadi kepala Kanwil di Banten, Jawa Barat dan saat ini di Sumut. Dari tiga wilayah tugas ini, baru kali ini melakukan penandatanganan PKS dengan PWI. Ini inisiatif luar biasa. Ini menunjukkan komitmen PWI Sumut hadir dalam melindungi anggotanya," kata Kunto.

Kunto menceritakan, dirinya sering mendapat pertanyaan dari kalangan wartawan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Namun, dalam hati saya bertanya, apakah wartawan ini terlindungi atau tidak dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Jangan setiap hari menulis, tetapi tidak terlindungi," katanya.

Inisiatif PWI Sumut ini, menurut Kunto, sangat luar biasa. Sebab, profesi wartawan rentan terhadap risiko yang sering dijalankan, seperti meliputi aksi demonstrasi, di mana wartawan menjadi garda terdepan di tengah gerakan massa.

"Ini inisiatif sangat luar biasa. PWI Sumut maju ke depan memastikan seluruh anggotanya, baik anggota biasa maupun muda wajib terlindungi. Alhamdulillah, ini menjadi contoh nasional bagi PWI-PWI lain di Indonesia, karena penandatanganan PKS juga dilaporkan ke Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, melalui videocall. PWI Sumut menjadi barometer dalam memberikan jaminan sosial kepada anggotanya," ungkap Kunto.

Pada kesempatan itu, Kunto, menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperbaiki pelayanan dan pengembangan program kepesertaan. Saat ini, katanya, pihaknya sedangkan mengembangkan program Pemberdayaan Ekonomi untuk Keluarga (PEKA).

"Program PEKA menawarkan berbagai jenis pelatihan kepada ahli waris penerima santunan, sehingga santunan yang diterima bisa menjadi produktif. Kami melakukan assessment sesuai kebutuhan, apakah pelatihan jahit-menjahit, barista. Intinya, pelatihan untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi keluarga. Pelatihannya gratis," sebutnya.

Lahirnya program PEKA ini, sebut Kunto, karena BPJS Ketenagakerjaan melihat dana santunan sebesar Rp42 juta yang diterima ahli waris tidak tahu kemana penggunaannya.

"Program PEKA ini murni inisiasi kita. Kita juga nanti akan bekerjasama dengan bank-bank dalam hal pengelolaan keuangan, Kemenaker dan Disnaker. Mohon dukungannya, kiranya program yang baik ini dapat dimanfaatkan masyarakat," harapnya.

Senada dengan itu Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat menandatangani PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sebelumnya penandatanganan itu selama 2 tahun, hari ini kita tandatangani langsung 5 tahun," katanya.

Penandatanganan ini, sebut Farianda, sifatnya fluktuatif. "Artinya, sifatnya terbuka karena belum masuk semua, terutama anggota muda hasil ujian penerimaan beberapa waktu lalu. Bahkan, anggota PWI berusia di atas 65 tahun sebanyak 81 orang juga sudah tercover. Diperkirakan, sekitar 1.000 orang anggota PWI (muda dan biasa) nantinya tercover semuanya," sebut pria yang akrab disapa, Nanda, itu.

Kelanjutan penandatanganan PKS ini, sebut Nanda, merupakan wujud tanggung jawab selaku Ketua PWI terhadap anggota.

"Walaupun masa kepengurusan akan berakhir, namun keberlanjutan perjanjian kerja sama ini tetap ditandatangani. Dengan PKS ini, organisasi hadir melindungi anggota. Semoga kerja sama ini dapat bermanfaat bagi seluruh anggota," harap Nanda. (REL/HB-01)

Gas Teruss..!! BNN, Bareskrim, Baharkam dan BC Punya Kerjaan: 1.16 Ton Narkoba Dibongkar, Kapolri Turun ke Belawan..!!

admin — Fri, 23 Oct 2026 18:13:00 +0700+0700

MEDAN, BERSAMA

Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Bareskrim Polri, Baharkam dan Bea Cukai, menangkap kapal tanker MT Global 168 membawa narkotika jenis Ketamin.

Penangkapan dilakukan Selasa 20 Oktober 2026 di perairan Kuala Tanjung, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara, yang masih area Selat Malaka.

Barang bukti sebanyak 58 karung berisikan ketamin seberat 1,16 ton diamankan tim gabungan.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, sebanyak 8 orang terdiri dari 7 orang warga negara Indonesia (WNI), dan 1 warga negara asing (WNA) Taiwan, ditangkap.

Tersangka IC berperan sebagai kapten kapal atau Master, RS sebagai Chief Officer, JA sebagai Chief Engineer, IAE sebagai Second Engineer.

Kemudian JFR sebagai Oiler, RM sebagai Able Seaman, serta JBS sebagai Able Seaman.

Selanjutnya seorang warga negara asing (WNA), berinisial YCY, sebagai Able Seaman.

"Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan mengamankan delapan awak kapal yang berada di atas MT Global 168. Delapan awak kapal tersebut terdiri dari tujuh warga negara Indonesia (WNI) dan satu warga negara asing (WNA) asal Taiwan," ungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Jumat (23/10/2026).

Suyudi menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal tanker ini dibangun pada tahun 1993. Kapal memiliki nomor IMO 9078347, nomor MMSI 457615000, serta call sign JVRE8.

Sedangkan data perusahaan, kapal dimiliki
PT Makmur Marine Petroleum berkantor di Suite S11 dan S12, lantai 5 Menara TJB, Jalan Syed Muhammad Mufti, Bandar Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Namun kapal berwarna biru dan putih, dengan sedikit list merah berbendera Mongolia.

"Terkait perizinan kapal, tim gabungan mengidentifikasi kapal ini terdaftar atas nama perusahaan pemilik atau registered owner yaitu PT Makmur Marine Petroleum," sebutnya.

Suyudi menjelaskan, kapal MT Global 168 juga sudah berganti nama dari sebelumnya Suro Chiyo Maru No 08. Pergantian nama ini diduga berkaitan dengan aktivitasnya membawa narkotika.

"Kapal tersebut dibangun pada 1993, masih berstatus aktif beroperasi, dan sebelumnya pernah menggunakan nama Suro Chiyo Maru No 08," ujarnya.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, pihaknya telah melakukan observasi sebelum menangkap kapal.

Observasi dilakukan sejak Agustus 2026 karena adanya aktivitas mencurigakan pada kapal tanker MT Global 168 di Selat Malaka.

Penyelidikan juga merupakan tindak lanjut dari penangkapan kapal Fuchangxing I, yang sempat ditangkap membawa 800 kilogram ketamin di perairan Natuna Utara, Provinsi Riau, pada 24 Agustus 2026.

Dari penangkapan itu terungkap ada dokumen yang mengarah ke kapal MT Global 168.

"Identitas kapal ini terungkap dari dokumen docking yang ditemukan di atas kapal yang sebelumnya telah ditangkap 800 kilogram ketamin di kapal Fuchangxing I. Dari situlah jejak kapal MT Global 168 terungkap," beber Kapolri.

Sedangkan untuk pergerakan kapal, tepatnya pada September MT Global 168 berangkat dari docking di Pasir Gudang, Johor, Malaysia, menuju perairan Laut Andaman, Thailand.

Rute yang dilalui dimulai dari Pasir Gudang menuju Port Klang, negara Malaysia, untuk melakukan bunker atau mengisi persediaan air dan bahan bakar minyak (BBM).

Setelah beberapa hari berada di Port Klang, Malaysia, kapal melanjutkan pelayaran menuju Laut Andaman diduga untuk melakukan ship-to-ship (STS) guna atau memuat narkoba.

Pada bulan Agustus dan Oktober, saat aparat memantau, kapal sempat mematikan Automatic Identification System selama 3 hari 17 jam.

Sekitar 14 Oktober 2026, pukul 12.31 WIB hingga 13.25 WIB, kapal terpantau melintasi bagian tengah Selat Malaka ke arah barat laut, sejajar dengan Perairan Perak atau Taiping, Malaysia dengan kecepatan stabil kisaran 5,5 hingga 6 knot.

Lalu keesokan harinya, Kamis 15 Oktober,
pukul 02.26 WIB, kapal terpantau melintasi bagian tengah Selat Malaka ke arah barat laut dengan kecepatan yang menurun.

"Pada minggu kedua Oktober 2026, tim analis meyakini bahwa kapal MT Global 168 sedang melakukan transaksi ship-to-ship di Perairan Andaman. Hal tersebut diperkuat oleh tindakan awak kapal yang mematikan Automatic Identification System, salah satu modus yang digunakan penyelundup ketika melakukan transaksi," katanya.

Suyudi melanjutkan, kemudian kapal berada di lepas pantai Utara Aceh, tepatnya di Langsa. Selanjutnya, kapal melakukan manuver memutar disertai penurunan kecepatan.

Melihat gerak mencurigakan kapal, tim gabungan bergerak ke lokasi, perairan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang masih area Selat Malaka.

Esoknya, Selasa 20 Oktober, tim gabungan mencegat dan menangkap awak kapal. Selanjutnya kapal dibawa ke Tanjung Balai, guna pemeriksaan awal dan selanjutnya dibawa ke Belawan.

"Pada Senin, 19 Oktober 2026, tim BNN, Bea Cukai, dan Bareskrim Polri telah berada di atas kapal atau on board di Kuala Tanjung untuk melaksanakan penindakan terhadap MT Global 168. Penindakan tersebut melibatkan kapal Bea Cukai BC 20006 dan KP Murai 4018," tandas Kapolri.

Dalam pengungkapan narkotika jenis Ketamin yang dilakukan tim gabungan dengan berat 1,16 ton, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memperkirakan jika dirupiahkan mencapai Rp 3,48 triliun. Jumlah itu dihitung harga pasaran ketamin per gramnya Rp 3 juta.

"Dari sisi ekonomi, dengan asumsi harga gelap sebesar Rp 3 juta per gram, total valuasi barang bukti yang disita mencapai Rp3,48 triliun," kata Kapolri.

Kemudian, lanjut Suyudi, dengan adanya pengungkapan ini menyelamatkan 5,8 juta jiwa. Lalu jumlah barang bukti jika dihitung harus merehabilitasi pengguna, kurang lebih menyelamatkan keuangan negara Rp 116 triliun, dengan estimasi rehabilitasi selama 6 bulan sebesar Rp 20 juta.

"Lebih jauh lagi, jika dihitung dari potensi biaya rehabilitasi yang harus ditanggung negara dan masyarakat, penyitaan ini diklaim dapat mencegah potensi kerugian biaya rehabilitasi sebesar Rp116 triliun," pungkasnya. (HB-03)

Siap-siap yang Terlibat Yaa..!! Enam Orang Ditangkap Poldasu Terkait Tewasnya Wadan Koti PP Deli Serdang..!!

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:59:00 +0700+0700

MEDAN, BERSAMA

Tim Jatanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut tancap gas mengusut kasus tewasnya Wadan Koti PP Deli Serdang, Doby Pacek, yang ditembak di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Minggu (18/10/2026) malam.

"Ada enam orang yang diperiksa dalam kasus penembakan. Satu orang kemungkinan pelakunya," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Rabu (21/10/2026).

Ia mengungkapkan, motif kasus penembakan itu masih didalami oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Sumut.

"Kemungkinan besok kasus penembakan itu dirilis ya rekan-rekan," katanya.

Saat ditanya terkait identitas hingga motif pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban, Kombes Ferry meminta media bersabar sampai besok.

"Sabar ya rekan-rekan, besok akan dirilis langsung di Ditkrimum Polda Sumut," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, peristiwa penembakan yang menghebohkan warga Tanjung Morawa itu terjadi di persimpangan tiga Jalan Limau Mungkur, Gang Bidan, Dusun III, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Minggu (18/10/2026) malam.

Akibat penembakan itu korban tewas bernama Donny Pacek saat mengemudikan mobil bersama tiga temannya yang juga ikut terluka dan dirawat di salah satu rumah sakit di Deliserdang. (HB-03)

Mantap Pak Poll..!! Apartemen Grand Jati Digerebek, Ditressiber Polda Sumut Amankan 5 Pelaku Judol..!!

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:44:00 +0700+0700

MEDAN, BERSAMA

Sepak terjang Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara dalam memberantas judi online (Judol) memang layak diacungi dua jempol.

Di bawah komando Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Dr Bayu Wicaksono, Ditressiber Poldasu menggerebek sebuah kamar di apartemen Grand Jati dan mengamankan 5 orang pelaku Judol.

Dirressiber Polda Sumut Kombes Pol Dr Bayu Wicaksono mengatakan, pengungkapan ini dilakukan pada 12 Oktober 2026 lalu. Kelima pelaku memiliki peran sebagai kasir dan juga orang yang mengupload atau melakukan top up terhadap calon pemain judi online.

"Ada 5 orang pelaku kita amankan dari dalam sebuah kamar apartemen di wilayah Kota Medan dengan dugaan terlibat judi online," ujar Kombes Pol Dr Bayu Wicaksono, Rabu (21/10/2026).

Bayu menyebut, pengungkapan kasus ini merupakan salah satu wujud nyata dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Di poin ke 4 program kerja Kapolri ditegaskan penegakan hukum terhadap perjudian online secara merata tanpa terkecuali.

Ditambahkan Bayu, adapun inisial dari 5 pelaku yang diamankan yaitu HH, MRL, RHS, SH dan WAS. Kelima pelaku ini berperan sebagai kasir yang bertugas memproses deposit uang taruhan serta memproses penukaran kemenangan atau withdraw.

"Kami tangkap kelimanya ini pada saat sedang beraktivitas tepatnya di Apartemen Grand Jati Kota Medan. Pengungkapan ini bermula dari laporan yang diterima dari masyarakat," ujarnya.

"Kelima tersangka ini diberi upah Rp10 juta perbulan, dan mereka merupakan alumni atau jaringan dari Kamboja," tambahnya.

Dari kelima tangan tersangka yang diamankan, petugas Ditsiber Polda Sumut berhasil menyita lima unit handphone berbagai merek, tiga unit laptop berbagai merek serta tiga lembar kartu ATM BNI.

Untuk para tersangka, saat ini sudah diamankan di Dirsiber Polda Sumut, guna tahap pengembangan karena dari kelima tersangka yang diamankan diduga bukan hanya bekerja sendiri saja, namun terduga ada jaringan lainya yang terlibat. (HB-03)

Ancam Wartawan..!! Preman Terduga Pungli Parkir di Kantor Camat Percut Sei Tuan Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi..!!

admin — Tue, 20 Oct 2026 21:20:00 +0700+0700

DELI SERDANG, BERSAMA

Entah apa maksud dan tujuan Gondrong seorang preman yang sehari-hari mengutip parkir ilegal di halaman kantor camat Pecut Sei Tuan ini.

Wartawan media online harianbersama.com yang sedang bertugas memoto proyek pembangunan drainase di depan dan samping kantor camat Percut Sei Tuan, tiba-tiba dibentak lalu diancam akan dimartil. Kasus ini pun sudah dilaporkan korban ke Mapolsek Medan Tembung.

Ancaman itu terjadi, Senin siang (19/10/2026). Kala itu, kru media ini berniat memoto proyek Dinas SDABMBK Pemkab Deli Serdang berupa pembangunan drainase senilai Rp 2 miliar.

Saat sedang asyik menjepret papan plang proyek pakai kamera HP di luar pagar tembok kantor camat, tiba-tiba korban dikejutkan dengan suara bentakan Gondrong yang sedang memasang spanduk.

Sambil mengacungkan martil, Gondrong pun memaki-maki lalu mengancam kru media ini.

"Hei konxxx, cabut kau sekarang dari sini. Kalau gak mau, kepala kau kupecahkan pakai martil ini," bentak Gondrong.

Tidak ingin terlibat bentrok fisik, kru media ini pun menghindar sambil terus memoto proyek drainase.

Selanjutnya, usai kordinasi dengan redaksi, korban membuat laporan ke Mapolsek Medan Tembung dengan bukti lapor: STTLPB/1472/X/2026/SPKT/POLSEK MEDAN TEMBUNG/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA.

Polisi pun diharapkan segera memproses laporan korban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (RED)

Otak Pelaku Diburu..!! Doorrr...Wadan Koti PP Deli Serdang Tewas Ditembak, Poldasu Amankan 3 Orang..!!

admin — Tue, 20 Oct 2026 18:05:00 +0700+0700

MEDAN, BERSAMA

Kasus penembakan Wadan koti PP Kabupaten Deliserdang Doni Pacek bersama dua rekannya yang terjadi, Minggu (18/10/2026) malam memasuki babak baru.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Dr Ferry Walintukan menyebutkan saat ini pihaknya bersama Polresta Deliserdang sudah mengamankan 3 orang.

Namun, Kombes Ferry menyebutkan, ketiga orang itu masih berstatus saksi, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

"Kasusnya sudah ditangani Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, dan saat ini kami sudah mengamankan tiga orang yang statusnya masih sebagai saksi," ujar Kombes Ferry saat di wawancarai di ruangnya, Selasa (20/10/2026).

Terkait otak pelaku dan motif penembakan, Fery menyebutkan masih proses pencarian dan motifnya masih didalami.

"Untuk otak pelaku utama masih kita cari dan untuk motifnya juga sedang didalami, yang pasti ini motif pribadi. Pelaku dan korban juga merupakan satu Ormas," ujarnya.

Sedangkan soal kepemilikan senjata api, Fery menyebut masih ditelusuri. "Untuk kepemilikan senjata yang digunakan sedang ditelusuri oleh tim. Sabar ya, yang jelas Polda Sumut tetap profesional menangani kasus ini. Dan mohon doa dari masyarakat agar segera terungkap semua," ungkapnya. (HB-03)

Mantap Bahh..!! Pertajam Penegakan Hukum di Laut, Kodaeral I dan Tiga Kajati Kolaborasi Teken Kerja Sama..!!

admin — Mon, 19 Oct 2026 22:58:00 +0700+0700

BELAWAN, BERSAMA

Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (Kodaeral I) memang patut diacungi jempol. Selain bertugas menjaga kedaulatan negara khususnya di wilayah perairan, Kodaeral I rupanya juga memikirkan penegakan hukum terhadap tindak pidana di laut.

Di bawah komando Dankodaeral I, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, SIP, MAP, Kodaeral I pun menggandeng tiga Kajati untuk berkolaborasi mempertajam penegakan hukum di laut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Penandatanganan PKS itu dilakukan Dankodaeral I, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, SIP, MAP bersama Kajati Sumut, Muhibuddin, SH, MH, Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, SH, MKn dan Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana, SH, MH di Markas Komando Kodaeral I, Jumat (16/10/2026).

‎

‎Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tentang Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Dalam sambutannya, DanKodaeral I menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing institusi, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau.

‎Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi untuk kebutuhan hukum, koordinasi teknis terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, dukungan personel, serta dukungan Kodaeral I di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas.

Selain itu, kerja sama mencakup penguatan koordinasi teknis dan nonteknis dalam proses penyidikan dan penuntutan, penanganan perkara koneksitas, serta sosialisasi perkembangan hukum terbaru.

Melalui kolaborasi ini, Kodaeral I dan jajaran Kejaksaan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan penegakan hukum di wilayah perairan yang membutuhkan koordinasi cepat, tepat, dan terpadu.

Pada kesempatan tersebut, para Kajati beserta staf Kejaksaan juga berkesempatan melaksanakan layar bersama DanKodaeral I dan prajurit TNI Angkatan Laut menggunakan unsur KRI Torani-860.

Pengalaman berlayar di atas kapal perang Republik Indonesia ini menjadi momen istimewa untuk melihat lebih dekat profesionalisme prajurit TNI AL, kesiapan unsur operasional, serta dinamika pelaksanaan tugas di laut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia.

Kebersamaan di atas geladak kapal perang tersebut sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antarlembaga dan membangun pemahaman bersama mengenai tantangan penegakan hukum di laut.

‎Layar bersama ini bukan sekadar pengalaman berharga, melainkan juga simbol nyata bahwa penegakan hukum dan penjagaan kedaulatan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.

Melalui interaksi langsung di lingkungan operasional TNI AL, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin erat, kepercayaan yang semakin kuat, serta kesamaan pandang dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran hukum di wilayah perairan.

Semangat kebersamaan tersebut menjadi pengingat bahwa sinergi antarlembaga harus diwujudkan melalui tindakan nyata, integritas, dan komitmen menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

‎Penandatanganan PKS ini menegaskan komitmen Kodaeral I bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aceh, dan Riau untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan, tidak hanya dalam kesepakatan formal, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dari ruang penandatanganan hingga geladak KRI Torani-860, sinergi diperkuat, koordinasi dipertajam, dan komitmen penegakan hukum di laut diteguhkan.

Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan kebersamaan, Kodaeral I bersama jajaran Kejaksaan bertekad mendukung penegakan hukum yang efektif, berwibawa, dan berkeadilan demi menjaga keamanan laut serta melindungi kepentingan negara. (HB-03)

Dar...Derr...Dorrr..!! Tanjung Morawa Mirip Kota Gengster, Anggota Pemuda Pancasila Tewas Ditembak..!!

admin — Mon, 19 Oct 2026 22:09:00 +0700+0700

DELI SERDANG, BERSAMA

Baru beberapa bulan menjabat sebagai Kasat reskrim Polresta Deliserdang, Kompol Muhammad Isral sudah dihadiahi aksi kriminal bersenjata dan satu korban dikabarkan meninggal dunia beberapa lainnya luka.

Aksi mirip "Koboy" jalanan ini melakukan penembakan terhadap warga di kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Minggu (18/10/2026).

Diketahui, korban DP tewas dengan luka tembak. Korban diketahui merupakan abang kandung dari Ketua Ranting Ormas Pemuda Pancasila, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

DP (40) warga Jalan Medan Lubuk Pakam Dusun III Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa meninggal dunia karena mengalami luka tembakan pada leher sebelah kiri.

Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya korban sempat dibawa ke RS Mitra Sehat di Desa Dagang Kerawan untuk mendapat perawatan medis. Namun korban dinyatakan meninggal dunia lalu jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk autopsi.

Sementara untuk korban luka lainya diketahui masih dirawat di RS Mitra Sehat yaitu Indra Wijaya Lingga (23) warga Jalan Irian Gg.Pembangunan Lingkungan III, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa.

Korban diketahui terkena tembakan di paha kiri ini merupakan anggota PP dan Ahmad Sajali mengalami luka bacok pada tangan juga merupakan anggota PP.

Peristiwa penyerangan terhadap tiga anggota PP yang mengendarai mobil Toyota Yaris nomor polisi BK 1442 MAG oleh sekelompok orang mengakibatkan korban luka.

Dari warga sekitar lokasi, diketahui ada delapan orang warga yang menjadi korban peristiwa tersebut. Di antaranya ada dua balita mengalami luka tertabrak mobil yang dikendarai korban saat terjadi penembakan.

Sementara itu seorang warga tanjung Morawa M Hadi meminta kasus ini menjadi atensi bagi Polda Sumut.

"Untuk bapak Kapolda Sumut, tolong diusut tuntas karena ini bukan kali pertama.tanjung Morawa ini sudah terus terjadi aksi preman seperti ini, Hukum harus ditegakkan, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah," ujarnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, saat dikonfirmasi awak media mengenai peristiwa penembakan yang dilakukan OTK di kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Itu menyatakan kasus nya sudah ditangani Polresta Deliserdang.

"Itu sudah ditangani Polresta Deliserdang, nanti kita tanya terkait perkembangan dan tindak lanjutnya ya," terangnya. (HB-03)

Polres Samosir Gelar Operasi Sadar Pajak

admin — Fri, 16 Oct 2026 21:10:00 +0700+0700

Tingkatkan Kepatuhan Mayarakat..!! UPTD Samsat Pangururan dan Polres Samosir Gelar Operasi Sadar Pajak..!!

SAMOSIR, BERSAMA

UPTD Samsat Pangururan bersama Polres Samosir dan Jasa Raharja menggelar operasi gabungan sadar pajak di Simpang 4 HKBP Bolon Pangururan, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Samosir AKBP Rina Beru Tarigan dan Kepala UPTD Pangururan Denni Rovi Meliala.

Operasi gabungan sadar pajak ini salah satu upaya dari Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor serta mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yg terjaring dihimbau untuk melunasi tunggakan pajaknya di tempat.

Kegiatan ini juga menjaring pengendara yg tidak menggunakan helm, plat nomor kendaraan serta knalpot brong.

AKBP Rina Beru Tarigan menghimbau agar pengendara melengkapi surat-surat kendaraannya sebelum bepergian.

Putri Karo ini juga meminta masyarakat Samosir mengurangi aktifitas di luar runah jika tidak ada urusan yang mendesak, mengingat kondisi cuaca di Kab. Samosir sedang tidak baik-baik saja akibat kabut asap.

Senada dengan Kapolres, Denni Rovi Meliala menghimbau masyarakat yang hendak bepergian agar mengecek kondisi kendaraan termasuk pajaknya, guna kelancaran dan kenyamanan selama berkendara.

"Jika pajak kendaraannya mati agar segera diurus dengan membayar pajaknya," ujar Denni.

Selain menggelar operasi gabungan sadar pajak, personil Polres Samosir dan Samsat Pangururan juga membagikan masker kepada pengguna jalan. (HB-01)

Kapolres Samosir didampingi KA UPTD Samosir,Denny Sembiring saat razia.

, harianbersama -

Salah Sasaran..!! Mosi tak Percaya 34 Anggota DPRD Deli Serdang Disoal, di Mana Mereka Saat Rakyat "Disiksa" Pemkab..!!

admin — Fri, 16 Oct 2026 21:05:00 +0700+0700

Salah Sasaran..!! Mosi tak Percaya 34 Anggota DPRD Deli Serdang Disoal, di Mana Mereka Saat Rakyat "Disiksa" Pemkab..!!

DELI SERDANG, BERSAMA

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pujakesuma, Eko Sopianto, SE, mengkritik keras aksi mosi tidak percaya 34 anggota DPRD Deli Serdang terhadap pimpinan DPRD Deli Serdang.

Menurut Eko, mosi tersebut tidak berdasar dan salah sasaran. Justru pimpinan DPRD saat ini dinilai satu-satunya yang berani bersuara melawan kebijakan Bupati Asri Ludin Tambunan yang tidak pro rakyat.

"Apakah 34 dewan yang melakukan mosi tidak percaya itu bertanggung jawab soal pergeseran anggaran yang menyimpang yang terjadi selama ini? Data yang ada, pergeseran anggaran yang sudah dikerjakan dan selesai dari total anggaran pergeseran Rp 503 miliar mencapai Rp 493.851.247.000 atau Rp 493,8 miliar. Hampir selesai semua. Mereka ikut setujui atau diam saja," tegas Eko Sopianto, SE, kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Eko mempertanyakan sikap 34 anggota dewan yang selama ini bungkam terhadap berbagai persoalan krusial di Deli Serdang. Di antaranya bungkam saat sekolah Al Washliyah disegel Pemkab Deliserdang.

"Pihak-pihak yang hari ini mengkritik pimpinan DPRD, kenapa dulu bungkam saat Pemkab Deli Serdang menyegel sekolah Al Washliyah di Galang atas perintah bupati? Siswa sampai duduk di tanah di depan pagar disegel. Yang berani melawan dan buka paksa segel ketika itu adalah pimpinan DPRD yakni Ketua Zakky Shahri dan Wakil Ketua Hamdani Syahputra. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Bahkan DPP Gerindra Pusat sampai turun tangan membela pimpinan DPRD," tandas Eko.

Eko menyebut lahan sengketa seluas 35.500 meter persegi di Desa Petumbukan, Kec. Galang, itu disegel oleh Kadis Pendidikan Yudi Hilmawan dan dijaga Satpol PP pada 13 Juli 2025. Justru pimpinan DPRD yang membuka paksa pada 14 Juli 2025.

Tidak hanya itu, Eko juga menyebut 34 dewan tersebut bungkam saat guru honorer dan PPPK tidak digaji dari APBD Deliserdang.

"Bahkan gaji guru honorer maupun PPPK yang saat ini tidak ada dianggarkan oleh bupati, ke 34 dewan itu tidak berani mengkritik bupati. Pimpinan DPRD malah yang meminta agar gaji guru dimasukkan ke APBD walaupun tetap ditolak bupati, yang sampai saat ini guru tidak ada gajinya. Jadi siapa sebenarnya yang pro rakyat," tegasnya.

Eko juga meminta pimpinan DPRD Deliserdang mewaspadai skema gagal P-APBD 2026 antara lain kegiatan yang tidak ada perencanaan di tahun 2026 dan sudah selesai dikerjakan masuk di R-APBD 2027.

Eko mengaku memiliki perhatian khusus terhadap Kabupaten Deliserdang. Selain karena kampung halamannya, juga karena di Kabupaten Deliserdang Pujakesuma memiliki basis massa terbesar. Selain itu dia menilai pimpinan DPRD sudah menjalankan fungsi check and balance yang benar dan harus didukung rakyat.

"Kita khawatir skemanya dimasukkan ke R-APBD 2027. Bila tidak ada perencanaannya, kalaupun ada pergeseran untuk kegiatan bencana alam, harus dipilah mana yang murni bencana mana yang tidak," ujar Eko.

"Kalau memang untuk bencana alam, harus jelas. Jangan semua dibungkus bencana alam. Pimpinan DPRD harus pilah betul di R-APBD 2027 nanti," tambahnya.

Eko juga menilai mosi tidak percaya tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap keputusan ketua umum partai.

"Mosi tidak percaya adalah perlawanan terhadap keputusan ketua umum partai. Apalagi pimpinan saat ini merupakan ketua partai tingkat kabupaten yang merupakan perpanjangan tangan dari pusat. Kalau pimpinan DPRD yang merupakan ketua DPC itu dimosi-tidak-percaya, itu artinya melawan keputusan ketua umum di pusat," ujar Eko. (HB-01)

Teks Foto: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pujakesuma, Eko Sopianto.

, harianbersama -

tes post gMBr

admin — Fri, 16 Oct 2026 05:37:00 +0700+0700

menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN)

admin — Thu, 15 Oct 2026 22:10:00 +0700+0700

Polres Karo bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).

Dalam operasi yang dilaksanakan di Tempat Hiburan Malam (THM) Amakot, Jalan Rakutta Brahmana, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Rabu (14/10/2026) dini hari, sebanyak 14 orang menjalani pemeriksaan dan tes urine.

Operasi yang dimulai sekitar pukul 01.00 WIB tersebut dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Karo, AKP Jonny H. Pardede, S.H., bersama personel BNNK Karo dan personel Lingkaber (Lingkungan Aman Bersama).

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah konkret aparat dalam menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus menindaklanjuti informasi mengenai lokasi yang dicurigai berkaitan dengan aktivitas transaksi narkotika.

Saat pelaksanaan operasi, petugas mengamankan 14 orang dewasa untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, enam orang diketahui menunjukkan hasil positif terhadap satu atau lebih parameter zat yang diuji, sedangkan delapan orang lainnya dinyatakan negatif.

Enam orang yang memperoleh hasil positif masing-masing berinisial YT (24), KB (19), IB (45), BT (22), YT (23), dan RM (28). Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi zat metamfetamin (MET), amfetamin (AMP), dan/atau THC pada masing-masing sampel urine tersebut.

Sementara itu, delapan orang lainnya, yakni TS (31), PH (20), JN (18), JS (18), JP (20), ET (35), EGS (25), dan RYS (31), dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes urine awal.

Seluruh orang yang diamankan selanjutnya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Karo untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba Polres Karo AKP Jonny H. Pardede, S.H., menegaskan bahwa kegiatan OSN merupakan bagian dari komitmen Polres Karo dalam mendukung program P4GN dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Polres Karo juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Melalui operasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergi bersama BNNK Karo serta unsur masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Karo dapat semakin optimal.

(HB-18)

, harianbersama -

Kadis DPPESDM Sumut Turunkan Tim TPID Tekan Harga Cabai Merah dan Ayam Potong..!!

admin — Thu, 15 Oct 2026 22:08:00 +0700+0700

Instruksi Gubsu..!! Kadis DPPESDM Sumut Turunkan Tim TPID Tekan Harga Cabai Merah dan Ayam Potong..!!

MEDAN, BERSAMA

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan intervensi untuk menekan harga cabai merah dan daging ayam potong yang mengalami kenaikan di pasaran.

Langkah pun ini berhasil menurunkan harga cabai merah menjadi Rp55.000/kg dan daging ayam potong menjadi Rp35.000/kg.

Intervensi dilakukan di sejumlah pasar di Kota Medan dan sekitarnya, Senin (12/10/2026), menindaklanjuti arahan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Dalam intervensi tersebut, TPID Sumut menyalurkan cabai merah yang dipasok langsung dari kelompok petani. Cabai merah tersebut dijual dengan harga Rp55.000/kg di pasar-pasar yang menjadi sasaran intervensi.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan intervensi dilakukan untuk merespons tingginya harga cabai merah dan daging ayam potong di pasaran.

Sebelum intervensi, harga cabai merah berada pada kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000/kg, bahkan lebih di sejumlah lokasi. Setelah intervensi dilakukan, harga komoditas tersebut turun menjadi Rp55.000/kg.

Sementara itu, harga daging ayam potong yang sebelumnya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000/kg kini turun menjadi Rp35.000/kg.

"Hari ini, TPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pemangku kepentingan melaksanakan intervensi harga cabai merah dan daging ayam sekaligus memantau perkembangan harga bahan pokok penting lainnya di sejumlah pasar di Kota Medan," ujar Dedi saat menjawab wartawan di sela-sela monitoring di Pasar Sukaramai, Medan.

Menurut Dedi, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat sesuai arahan Gubernur Sumut.

Intervensi melibatkan Disperindag ESDM Sumut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Pertapang) Sumut, Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) Sumut, Bank Indonesia, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut.

Pasar yang menjadi lokasi intervensi antara lain Pasar Sukaramai, Pasar Palapa atau Brayan, Pasar Petisah, Pasar Sei Sikambing, Pasar Delitua, Pasar Tanjung Morawa dan Pasar Kampung Lalang.

Dedi menegaskan, pemantauan dan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap stabilisasi harga pangan.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar intervensi ini tepat sasaran serta memberikan dampak nyata terhadap stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara," katanya.

Pemantauan harga bahan pokok juga akan terus dilakukan hingga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Desember mendatang.

Direktur Utama PD AIJ Sumut Swangro Lumbanbatu mengatakan, intervensi tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk pengendalian inflasi, mengingat cabai merah dan daging ayam termasuk komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi.

"Sebagaimana tadi disampaikan Pak Kadis Perindag bahwa kegiatan ini sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi di Sumut, mengingat dua komoditas tersebut merupakan bagian dari penyumbang inflasi," ucapnya.

Menurut Swangro, cabai merah yang disalurkan dalam kegiatan intervensi berasal langsung dari kelompok petani di daerah dengan jumlah hampir mencapai satu ton.

"Di samping monitoring yang dilakukan secara terus menerus, kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat lewat kolaborasi aktif dengan pihak-pihak terkait seperti Disperindag ESDM dan Bank Indonesia," katanya.

Turunnya harga cabai merah dan daging ayam potong disambut positif para pedagang. Mereka berharap stabilitas harga dapat terus terjaga dan tidak hanya berlangsung selama kegiatan intervensi.

Rahmiyati, pedagang cabai merah yang telah berjualan selama 35 tahun di Pasar Sukaramai, berharap harga tetap stabil sehingga menguntungkan petani dan pedagang sekaligus tetap terjangkau masyarakat.

"Kami berharap harga ini tetap stabil sehingga semuanya mampu membeli. Petani tidak rugi dan pedagang seperti kami enak menjualnya, masyarakat pun tetap bisa membeli," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah TPID Sumut dalam menjaga harga pangan. "Tentunya kami sangat berterimakasih kepada pemerintah, semoga harganya terus stabil seperti ini," pungkasnya.

Harapan serupa disampaikan pedagang ayam potong di Pasar Sukaramai, Siti Khadijah. Ia berharap harga ayam Rp35.000/kg dapat dipertahankan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Mudah-mudahan jangan sementara, kalau sudah mahal pembeli enggak ada. Kalau Rp35 ribu/kg ini sudah standar, tolong dipertahankan," ucapnya.

Pemprov Sumut bersama TPID akan terus memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga bahan pokok. Upaya tersebut dilakukan agar stabilitas harga dapat terjaga secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. (HB-03)

, harianbersama -

Kapolda Sumut Gandeng PJU Silaturahmi ke Gubernur Bobby Nasution..!!

admin — Thu, 15 Oct 2026 21:55:00 +0700+0700

Perkuat Kolaborasi..!! Kapolda Sumut Gandeng PJU Silaturahmi ke Gubernur Bobby Nasution..!!

MEDAN, BERSAMAKapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, menggandeng PJU Polda Sumut silaturahmi ke Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di kantor gubernur di Medan, Selasa (13/10/2026).
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi kepolisian dan pemerintah daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah itu.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara Polda Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, sekaligus memastikan berbagai agenda pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr Ferry Walintukan, mengatakan silaturahmi yang dilakukan Kapolda Sumut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk membangun hubungan kelembagaan yang kuat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
"Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan antara Polda Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kolaborasi ini diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terlepas dari dukungan serta kerja sama seluruh unsur pemerintahan. Karena itu, koordinasi yang baik antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam merespons berbagai tantangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta kelancaran aktivitas masyarakat di Sumatera Utara.
Polda Sumut, lanjutnya, akan terus mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya, baik dalam menjaga keamanan maupun mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal.
Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan sinergi antara Polda Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semakin erat, sehingga pelaksanaan tugas masing-masing institusi dapat berjalan selaras dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (HB-03), harianbersama -

Bupati Deli Serdang "Panik"

admin — Thu, 15 Oct 2026 21:49:00 +0700+0700

Terduga Dalang Mosi tak Percaya..!! P-APBD Rp503 M Gagal, Bupati Deli Serdang "Panik" tak Bisa Bayar Proyek "Siluman"..!!

MEDAN, BERSAMA

Mosi tidak percaya 34 anggota dewan terhadap pimpinan DPRD diduga bukan gerakan murni legislatif. Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan diduga menjadi aktor di balik gerakan tersebut.

Informasi yang dihimpun, Selasa (13/10/2026), mosi tak percaya itu mencuat setelah gagalnya pengesahan Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Deliserdang Tahun 2026.

Kegagalan P-APBD itu membuat bupati resah dan khawatir. Pasalnya, banyak kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan namun sudah terlanjur selesai dikerjakan di lapangan, sehingga tidak dapat dibayar karena menyalahi prosedur. Jika dipaksakan dibayar, akan berdampak hukum.

Kondisi tersebut mirip dengan kasus korupsi swakelola di Deliserdang pada tahun 2010 silam. Kala itu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Deliserdang diputus bersalah dengan kerugian negara sebesar Rp105 Miliar.

Kabarnya yang mengonsep surat mosi tidak percaya itu disebut-sebut pejabat Inspektorat Deliserdang. Eksekutornya berkolaborasi dengan oknum Anggota DPRD dan masing-masing anggota DPRD diminta menandatanganinya di ruangan Fraksi PKS.

Selanjutnya, surat tersebut diduga diantar langsung ke masing-masing kantor DPP Partai Politik di Jakarta oleh oknum ASN Pemkab Deliserdang pada 9 Oktober 2026.

Yang paling janggal, surat mosi tidak percaya tersebut bahkan tidak masuk dalam buku administrasi surat keluar DPRD Deliserdang. Artinya surat tersebut adalah surat liar, tidak memiliki nomor registrasi resmi Setwan.

Kejanggalan terlihat saat konferensi pers di ruangan Komisi I. Perwakilan 34 dewan yang berjumlah 17 orang sempat ditanya wartawan apakah mereka melakukan mosi tidak percaya, saat itu mereka membantah.

Namun belakangan surat mosi yang dilayangkan ke DPP Partai itu disebarluaskan melalui media dan konten kreator pendukung bupati.

Bupati Blokir Nomor Dewan

Informasi juga didapat, salah satu anggota dewan mengaku ketika menghadiri salah satu kegiatan partai, bupati menanyakan langsung kepadanya mengapa dirinya tidak mau menandatangani mosi tidak percaya.

Anggota dewan tersebut menolak karena mengetahui jika P-APBD tetap disahkan padahal ada pergeseran anggaran dan kegiatan tidak ada dalam perencanaan namun sudah selesai dikerjakan, itu merupakan kesalahan prosedur.

Akibat penolakan itu, hubungan yang sebelumnya dekat dengan bupati menjadi renggang, bahkan hingga kini nomor telepon anggota dewan tersebut diduga diblokir bupati.

Selain itu melalui inspektorat, bupati juga telah mengobok-obok lembaga legislatif tersebut dengan menggeledah bagian keuangan DPRD tanpa dasar yang jelas.

Akhirnya bupati memberhentikan tiga orang ASN dan memindahkannya ke Kecamatan Gunung Meriah yakni Kabag Keuangan Mahmudin Siregar dan Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Nikmatul Husna. Serta mencopot jabatan Bendahara Pengeluaran berinisial EAS.

Tidak itu saja, yang mengatasnamakan Himpunan Aktivis Republik Indonesia Sumatera Utara (DPW HARI Sumut) juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Selasa (13/10/2026).

Mereka mendesak Partai Gerindra mengevaluasi Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri, menyusul polemik P-APBD Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2026.

Aksi tersebut diduga masih bagian dari skenario untuk terus menekan pimpinan DPRD agar kegiatan yang nilai anggarannya mencapai Rp503 miliar dapat dimasukkan ke R-APBD Tahun 2027.

Sementara itu Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp tidak berkomentar. (HB-01)

, harianbersama -