Kabanjahe, Bersama News Tv
Pemkab Karo diminta memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikeudes) yang dinilai belum tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan.
Yono Andi Atmoko, mendesak Pemkab Karo agar memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikeudes) yang dinilai belum tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan.
“Yang paling utama, data base di setiap kecamatan harus lengkap dan stand by,” kata Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, Yono Andi Atmoko, melalui zoom meeting secara random yang dipilih camat Tiga Panah sebagai sampel pengecekan kesiapan para camat se-Kabupaten Karo, Kamis (13/8/2020) di ruang KCC kantor bupati Karo di Kabanjahe.
Pada kegiatan zoom meeting ini, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, MH didampingi Korwas APD II Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Agus Nugroho Rahardjo, Plt Asisten I Pemkab Karo, Dapit Trimei Sinulingga, Kadis DPMD, Abel Tarawai Tarigan dan Kepala Inspektorat, Philemon Brahmana.
Yono Andi Atmoko meminta agar camat selalu bersinergi dengan kepala desa dalam hal mengawasi pengelolan keuangan desa. Sebab, banyak temuan hampir setiap desa selalu ada masalah administrasi.
“Imbasnya keuangan pasti jelek, akhirnya bermasalah. Menurut catatan BPKP selama ini, hampir 80 persen kepala desa terbelit di bidang administrasi aplikasi Sikeudes,” tegasnya.
Yang sangat penting, katanya, camat mengingatkan para Kades menghindari masalah yang berhubungan dengan hak masyarakat. Seperti bantuan dari Kemensos, Pemprov Sumut, Pemkab Karo dan BLT Dana Desa.
“Apalagi pengawasan pengelolaan keuangan Pemkab Karo pada tahun 2019, BPKP menilai cukup baik dan diberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Medan. Tentu ini semua dukungan dari tingkat desa hingga kecamatan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Terkelin Brahmana, sangat berterimakasih atas edukasi dan partisipatif BPKP dalam memberikan dorongan pencerahan terkait penggunaan aplikasi Sikeudes, yang selama ini mungkin belum sempurna bagi setiap kecamatan.
“Banyak faktor sehingga Sikeudes belum maksimal diterapkan di setiap desa. Hal ini menjadi atensi Pemkab Karo kedepan dalam menatakelola keuangan desa yang lebih bagus, untuk menghindari permasalahan yang selama ini terbentur di administrasi,” ucap Terkelin.
Sementara itu, Camat Tiga Panah, Data Martina Beru Ginting, mengakui, khusus wilayah Tiga Panah yang membawahi 29 desa, hampir semuanya lemah dalam pemanfaatan aplikasi sistem informasi keuangan desa. (ALS)
