Kabanjahe, Bersama News Tv
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi membuka Rapat Kordinasi Provinsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorprov TPID) Semester II tahun 2020 di Hotel Mikie Holiday, Desa Peceren, Berastagi, Kabupaten Karo, yang dihadiri 23 kabupaten/kota se-Sumut, Selasa (24/11/2020).
Kegiatan ini sebagai bentuk kordinasi TPID Provinsi Sumut dengan TPID Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian inflasi dan mendiskusikan resiko yang akan datang serta berbagai kebijakan untuk mendukung pencapaian yang rendah dan stabil pada kisaran target nasional 3 persen atau lebih kurang dari 1 persen.
Di hadapan para bupati/walikota se-Sumut, Edy Rahmayadi meminta setiap daerah lebih fokus dan peduli dalam pengendalian inflasi daerah. Apalagi situasi pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia dan Indonesia, tentunya berdampak kepada pergerakan ekonomi di setiap daerah.
“Dalam tayangan slide ada anggaran APDB di 23 kabupaten/kota. Saya dikte untuk kebaikan dan perubahan. Gunakan anggaran dengan tepat sasaran dan dapat meningkatkan ekonomi sesuai peran pemerintah provinsi dalam tim pengendalian inflasi daerah,” ungkapnya.
Selain itu, gubernur mengintruksikan bagi daerah yang masih minim kebutuhan komoditas dalam mendongkrak pergerakan ekonomi, agar bupati/walikota segera mengejar dinasnya dan merapatkan serta maksimalkan kinerjanya.
“Jangan pernah menyerah seperti pecundang, namun teruslah berjuang seperti sang juara meraih kesuksesan,” tandas Gubsu Edy Rahmayadi.
Edy juga meminta agar lebih selektif dalam penggunaan anggaran untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. “Kedepannya bagi 23 kabupaten/kota harus ada “bottom up” ke Pemprov Sumut, bukan malah propinsi yang “top down” ke daerah,” ujar Edy.
Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH, mengungkapkan, pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harg. Tapi juga memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.
Terkelin menuturkan, dalam tayang slide terlihat jelas TPID Karo cukup memuaskan. “Dalam paparan gubernur Sumut secara visual sesuai data anggaran APBD Karo Rp1,21 triliun, realisasinya hingga Semester III bulan September 2020, mampu membelanjakan 47,84 persen,” beber Terkelin.
“Peningkatan itu terkait kebutuhan beras 100 persen, cabai merah 100 persen, cabai rawit 10 persen, bawang merah 100 persen, bawang putih 44 persen dan sisanya dipasok dari luar daerah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan ini melalui KAD (Kerjasama Antar daerah),” tambahnya.
Untuk kebutuhan daging sapi/kerbau di Karo mencapai 74 persen sisanya 26 persen dari luar daerah. Daging kambing/domba 100 persen, daging ayam 82 persen sisanya dari luar daerah, telur 10 persen sisanya dari luar daerah sedangkan susu 34 persen dan sisanya dari luar daerah.
Melihat fakta ini, katanya, Pemkab Karo terus berupaya menyeimbangkan suplai dan demand (daya beli) di masyarakat, sehingga setiap OPD diminta menyusun anggaran dana program padat karya, meningkatkan suplai dan demand masyarakat. “Dengan seimbangnya suplai dan demand maka harga akan terjaga dengan baik,” pungkas Terkelin. (ALS)
IMBAUAN REDAKSI: Ayooβ¦Kita lawan virus Corona (Covid-19)..!! Patuhi protokol kesehatan (Prokes)..!! Jaga jarak dua meter, pakai masker, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bukan hebat kali Corona itu kalau kita bersatu..!! πͺπͺππππ
