Kabanjahe, Bersama News Tv
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di instansi tersebut.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, MH, pun berharap apa yang dicanangkan BPB tersebut, bisa menular dan menjadi “pandemi” di seluruh instansi yang ada di Pemkab Karo.
“Kits berharap pencanangan zona integritas WBK dan WBBM di Kantor BPN Karo, dapat menular ke instansi lainnya, bukan penularan Covid-19,” kata Terkelin saat menjadi saksi penandatanganan WBK dan WBBM di Kabanjahe, Rabu (25/11/2020).
Hadir dalam acara itu Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil ATR/BPN Sumut, M Ridwan, SH, Kakan BPN Karo, Rosalina Tamba, Kajari Karo, Denny Achmad, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, Salahuddin, Kodim 0205/TK, Kapten Inf A Sembiring dan Ketua IPPAT Karo, O Surbakti.
“Kita patut berbangga hati. Kantor BPN Karo telah menunjukkan komitmennya melaksanakan tugas dengan mengedepankan integritas,” tambah bupati.
Menurut Terkelin, mengaplikasikan sebuah integritas tidaklah gampang. Apalagi jika dimaknai sebagai sikap mempraktekkan kejujuran, konsisten dan profesional dalam pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Bupati Terkelin juga mengapresiasi kinerja BPN Karo, yang telah menerbitkan hak atas tanah milik Pemkab Karo pada tahun 2020 sebanyak 46 bidang, walaupun masih dalam proses tahap penyelesaian.
“Ini merupakan langkah awal kesungguhan dan komitmen lembaga ini dalam melakukan pelayanan,” puji bupati.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Karo, Rosalina Tamba, mengaku, pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan BPN Karo bukan hal baru.
Sebab, menurutnya, hal itu sebelumnya sudah pernah digaungkan di internal BPN, sebagai awal momentum untuk peningkatan secara luas bersama Forkopimda.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil ATR/BPN Sumut, M Ridwan, SH, menyambut baik dan mengapresiasi yang dicanangkan BPN Karo.
“Semoga berjalan baik dan lancar. Apalagi bupati Karo bersama Forkopimda hadir. Ini membuktikan derasnya dukungan ke BPN Karo,” ujarnya.
M Ridwan menyatakan, pencanangan pembangunan zona integritas dalam pelaksanaan program anti korupsi, merupakan upaya pengendalian dan pencegahan di lingkungan BPN Karo terhadap pelaksanaan tugas yang beresiko terjadinya praktik korupsi.
Di akhir acara, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, didampingi unsur Forkopimda, Kepala Kanwil BPN Sumut dan BPN Karo, menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada perwakilan masyarakat. (ALS)
IMBAUAN REDAKSI: Ayoo…Kita lawan virus Corona (Covid-19)..!! Patuhi protokol kesehatan (Prokes)..!! Jaga jarak dua meter, pakai masker, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bukan hebat kali Corona itu kalau kita bersatu..!! 💪💪👍👍🙏🙏
