Lubuk Pakam, Bersama News Tv
Satu per satu “borok” Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara, mulai muncul kepermukaan.
Dinas P dan P Deli Serdang, misalnya. Dinas ini berada diambang “kehancuran”. Soalnya, lembaga swasta terduga dibiarkan leluasa ikut campur dalam hal kedinasan.
Adalah lembaga swasta Kerlip (Perkumpulan Keluarga Perduli Pendidikan) secara langsung menyurati seluruh kepala UPT SPF SMP Negeri agar memerintahkan seluruh kepala SMPN menugaskan gurunya mengikuti “workshop” yang diselenggarakan oleh Kerlip.
Berikut petikan surat Kerlip yang kami terakan di sini.
Diperintahkan setiap sekolah mengikutsertakan 5 orang gurunya mengikuti workshop yang dilaksanakan 8 gelombang mulai tanggal 23 Nov-9 Desember 2020.
Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Tongs Inn Desa Beringin. Setiap peserta terduga dikutip biaya Rp 850.000. Dana tersebut “dikuras” dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sementara penggunaan dana BOS telah diatur dari pemerintah pusat. Dari hasil pantauan, sudah ada 250 orang guru mengikuti workshop tersebut. Di Deli Serdang tercatat ada 560 SD dan SMP.
Bisa dihitung berapa jumlah uang yang bisa “dikuras” lembaga swasta yang terduga belum jelas statusnya tersebut.
Bayangkan, sebuah lembaga swasta bernama KerLip, bisa menyurati langsung kepala UPT SPF SMP Negeri bukan melalui Dinas P dan P Deli Serdang lagi.
Ironis sekali, lembaga swasta bisa “memerintahkan” para kepala UPT SPF SMP Negeri agar mengikuti kehendak lembaga swasta tersebut. Naif sekali.
Kabarnya hal ini didukung oleh Manager BOS Dinas P dan P Deli Serdang yang juga Sekretaris Dinas P dan P, Yusnaldi, MPd.
Lebih tragis lagi, bupati Deli Serdang telah merekomendasikan KerLiP tersebut, sehingga Kepala Dinas P dan P Deli Serdang jadi mati langkah.
Tidak sedikit dana BOS yang berhasil diraup oleh oknum-oknum di dinas yang “mengundang” pihak ketiga mengatur workshop tersebut.
Milyaran rupiah dana BOS terduga jatuh ke kantong pribadi dan tidak tertutup kemungkinan diduga ikut mengalir kepada bupati Deli Serdang.
Pengurus LSM Deli Corruption Watch (DCW) menyatakan, pemotongan dana BOS adalah perbuatan korupsi. Apalagi digunakan tidak sesuai peruntukannya.
Dia akan melaporkan kegiatan workshop ini kepada KPK dan kejaksaan. Pengurus LSM DCW ini juga mencium permainan Manager BOS, Yusnaldi, MPd, soal pemotongan dana BOS tersebut.
Bahkan seluruh kepala sekolah harus memperoleh rekomendasi dari Manager BOS untuk kordinasi penggunaan dana BOS tersebut.
Tapi ujung-ujungnya kepala sekolah terduga dikutip Rp 200 ribu tiap mengambil rekomendasi dari manager BOS. Ini korupsi dan gratifikasi luar biasa, katanya.
Makanya tidak heran Manager BOS kaya mendadak. Terpengaruhnya bupati Deli Serdang kepada lembaga swasta tersebut, karena ada program Inovasi Desa 1 dapat penghargaan dari pemerintah pusat.
“Kita tidak tahu sejauh mana kemampuan Kerlip menjalankan workshop, kredibilitasnya belum teruji dan SDM narasumber yang tidak kapabel,” sebutnya.
Banyak pihak menanggapi ini cuma bentuk korupsi baru menggunakan workshop. Jika ini dilanjutkan, dunia pendidikan di Deli Serdang akan hancur. Para peserta juga merasa resah karena materi workshop tdk jelas.
Dalam setahun ada tiga termin pengambilan rekomendasi dana BOS dari Dinas P dan P Deli Serdang. Bisa dibayangkan jumlah dana BOS yang terduga masuk ke kantong Manager BOS.
Pihak Kejari Deli Serdang sudah pernah melarang pemberian rekomendasi dana BOS dari Dinas P dan P Deli Serdang, karena tidak diatur dalam aturan mainnya.
Hanya Pemkab Deli Serdang saja yang mengharuskan ada rekomendasi pengambilan dana BOS. Tragis, memang. (SES)
IMBAUAN REDAKSI: Ayoo…Kita lawan virus Corona (Covid-19)..!! Patuhi protokol kesehatan (Prokes)..!! Jaga jarak dua meter, pakai masker, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bukan hebat kali Corona itu kalau kita bersatu..!! 💪💪👍👍🙏🙏
