Medan, Bersama News Tv
Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, MH, melakukan penandatanganan MoU (Memory of Understanding) tax clearance bersama bupati/walikota se-Sumut di hadapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Forkopimda Sumut.
“Ini sebagai bentuk kepala daerah harus memiliki catatan pajak yang tertib (tax clearance) dan upaya mendorong penerimaan pajak sebagai program kerja yang langsung diawasi oleh KPK,” ujar Bupati Karo, Terkelin Brahmana, usai menandatangani MoU, di pendopo rumah dinas gubernur Sumut di Medan, Rabu (02/12/2020).
Tax clearance, menurut Terkelin, sangat perlu didukung, apalagi dalam sektor Pendapatan Asli Daerah Karo. Sebab akan berdampak positif dan sejalan dengan “tapping box” di 70 titik dalam mendongkrak optimalisasi PAD.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, mengatakan, sesuai tupoksinya ada 30 jenis Tipikor namun dikategorikan menjadi 7 jenis korupsi.
“Ke tujuh jenis korupsi ini sebagai warning, yakni penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Kepala daerah wajib menghindari itu semua,” tandasnya.
Untuk itu, katanya, dalam rapat kordinasi dan kolaborasi pencegahan korupsi di sektor pendapatan, maka setiap daerah harus mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah dan optimalisasi aset melalui tax clearance.
Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi menambahkan, tax clearance dilakukan sebagai bentuk komitmen setiap kepala daerah dengan Propinsi Sumut dalam menambah PAD maupun pembayatan pajak. Sistem ini akan bekerja dan tentunya akan diawasi oleh KPK, sebutnya. (AFP)
IMBAUAN REDAKSI: Ayoo…Kita lawan virus Corona (Covid-19)..!! Patuhi protokol kesehatan (Prokes)..!! Jaga jarak dua meter, pakai masker, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bukan hebat kali Corona itu kalau kita bersatu..!! 💪💪👍👍🙏🙏
