Jakarta, Bersamanewstv
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, yang membantah soal limit kartu kredit petinggi BUMN migas tersebut hingga Rp30 miliar.
Bahkan, Ahok ‘menantang’ untuk buka-bukaan mengenai limit kartu kredit yang diterima jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.
Sebelumnya, Arya mengaku sudah mengecek ke beberapa BUMN, termasuk Pertamina, dan tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp30 miliar baik untuk direksi maupun komisaris BUMN.
Ahok menyebut soal limit bisa dicek ke bank yang mengeluarkan kartu kredit, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang juga BUMN.
“Suruh buka aja semua, kan tinggal lihat di Bank Mandiri yang juga BUMN,” katanya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (17/06/2021).
Ahok mengatakan tak mendapat akses untuk mengecek limit kartu direksi Pertamina. Namun, yang ia tahu limit kartu kredit yang ada di tangannya mencapai Rp30 miliar.
“Karena saya juga tidak dikasih lihat (limit kartu kredit) oleh direksi, yang saya tahu iya (limitRp 30 miliar) kartu saya dan yang tertulis,” jelasnya.
Ahok mengusulkan penghapusan fasilitas kartu kredit yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan minyak negara. Tujuannya untuk menghemat pengeluaran perusahaan.
Namun, Arya berpendapat, berdasarkan penelusurannya, limit kartu kredit di BUMN hanya Rp50 juta hingga Rp100 juta dan penggunaannya hanya diperbolehkan untuk keperluan perusahaan.
“Saya sudah cek, di beberapa BUMN. Saya juga sudah cek ke Pertamina. Menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp30 miliar, baik untuk direksi maupun komisaris,” terang Arya.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap selain menghapus fasilitas kartu kredit bagi direksi, komisaris, dan manajer, RUPS BUMN minyak itu juga menghapus fasilitas uang representatif.
Ia menyebut penghapusan fasilitas ini bisa membantu perusahaan untuk berhemat. Walaupun terkait nominal, Ahok mengaku tidak tahu karena tidak ada transparansi dari dewan direksi.
Ia menyebut ‘uang saku’ direksi tersebut diberikan di luar gaji. Untuk diketahui, uang representatif adalah tambahan uang saku kepada pejabat negara, sekretaris daerah, pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat eselon II dalam melakukan perjalanan dinas.
“Masih ada uang representatif direksi yang sampai saat ini kaki belum diperlihatkan. Direksi sudah ok dan akan dijalankan Direktur Keuangan. Ini (uang representatif) di luar gaji,” ungkapnya kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Rabu (16/06/2021).
Ia menyebut penghentian uang representatif ini mulai berlaku sejak Selasa (15/06/2021) setelah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Sejak kemarin sudah harus setop,” imbuhnya. (***)
IMBAUAN REDAKSI: Ayoo…Kita lawan virus Corona (Covid-19)..!! Patuhi protokol kesehatan (Prokes)..!! Jaga jarak dua meter, pakai masker, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bukan hebat kali Corona itu kalau kita bersatu..!! 💪💪👍👍🙏🙏
“Walaupun terkait nominal, Ahok mengaku tidak tahu karena tidak ada transparansi dari dewan direksi.”
tidak ada transparansi, . . . inilah kebahagiaan bagi koruptor . . . Apa salahnya orang cari kebahagiaan ya?