Medan, Bersamanewstv
Keputusan Bupati Karo, Cory Sriwaty Beru Sebayang, agar PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) menghentikan seluruh kegiatannya di Puncak 2000 Siosar, Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat dukungan penuh dari para tokoh Karo lintas profesi.
“Kita sangat mendukung keputusan bupati Karo tersebut demi terciptanya iklim investasi yang kondusif di “Bumi Turang” Tanah Karo Simalem,” tandas tokoh Karo di Jakarta Ir Aries E Sebayang, tokoh agama dari GBKP Pdt Masada Sinukaban, Ketua GAMKI Karo Jidin Ginting, SH, MH dan Ketua Himpunan Petani Tembakau Karo Roin Andreas Bangun, kepada wartawan di Medan melalui jaringan telepon, Kamis (05/08/2021).
“Kita mengingatkan PT BUK agar mematuhi keputusan bupati Karo demi menjaga situasi kondusif berinvestasi di Karo. Jangan sampai bupati melanjutkan ke tahap pencabutan izin perusahaan karena dianggap membangkang terhadap Pemkab Karo,” ujar Aries Sebayang.
Apalagi hasil rapat dengar pendapat DPRD Karo, Pemkab Karo, BPN Karo dan DPC Projo Karo, sambung Aries, telah merekomendasikan pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT BUK ke Kanwil BPN Sumut dan Kementerian ATR/BPN. Sehingga besar harapan masyarakat agar perusahaan tersebut mematuhi aturan yang dikeluarkan bupati Karo.
“Dalam notulen rapat dengar pendapat DPRD Karo yang ditandatangani Ketua Dewan Iriani Beru Tarigan, jelas dinyatakan PT BUK terduga melakukan perubahan peruntukan HGU dengan melakukan hibah tanpa izin Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, izin HGU-nya masuk dalam status database terindikasi tanah terlantar sehingga perlu segera dievaluasi,” kata Aries.
Sementara itu, Pdt Masada Sinukaban menyampaikan apresiasinya terhadap sikap bupati Karo yang secara tegas menghentikan seluruh kegiatan PT BUK di Puncak 2000 Siosar, sehingga mendapat simpati dari masyarakat dan berbagai profesi yang selama ini merindukan keadilan di “Bumi Turang”.
“Kini masyarakat Karo yang dizolimi karena tanahnya diklaim PT BUK masuk dalam kawasan HGU-nya, sedikit lega setelah mendapat perlindungan dari bupati Karo. Kita berharap pihak perusahaan mematuhi keputusan bupati tersebut sebelum adanya putusan pengadilan yang saat ini sedang berlangsung di PTUN Medan. Sebab, masyarakat menuntut dibatalkannya HGU PT BUK,” ujar Masada.
Hal senada juga diungkapkan Ketua GAMKI Karo Jidin Ginting. Menurutnya, keputusan bupati dan DPRD Karo merupakan langkah yang bijaksana. Sebab, saat ini persoalan PT BUK dengan masyarakat telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. “Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak mematuhi keputusan bupati tersebut,” tandasnya.
Sedangkan aktivis Pemuda Karo Roin Andreas Bangun menilai, ketegasan bupati dan semangat kerja DPRD Karo dalam penanganan pengaduan masyarakat, telah menjadi spirit kepada pemuda di Karo untuk tidak pernah ragu menyuarakan kebenaran demi kepentingan masyarakat.
“Semua pihak harus tetap bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, agar jangan sampai dizolimi atau diperlakukan tidak adil oleh para pengusaha yang bermodal besar,” tegas aktivis pemuda Karo ini sembari menyampaikan apresiasinya kepada bupati dan DPRD Karo yang melindungi rakyatnya.
Pernyataan tersebut disampaikan para tokoh Karo lintas profesi ini setelah membaca berita, Kamis (05/08/2021) terkait pernyataan PT BUK melalui kuasa hukumnya Rita Wahyuni SH yang memprotes dan menyampaikan keberatannya terhadap Bupati Karo Cory S Sebayang atas penerbitan surat penghentian sementara kegiatan usaha PT BUK di Puncak 2000 Siosar. (ALS)
IMBAUAN REDAKSI: Ayoo…Kita lawan virus Corona (Covid-19)..!! Patuhi protokol kesehatan (Prokes)..!! Jaga jarak dua meter, pakai masker, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bukan hebat kali Corona itu kalau kita bersatu..!! 💪💪👍👍🙏🙏
