Jakarta, Bersamanewstv
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tak khawatir usai namanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan bisnis tes PCR.
Jubir Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan niat Luhut hanya membantu masyarakat. Dia menegaskan tidak ada upaya Luhut mencari untung lewat bisnis tes PCR.
“Suka-suka mereka saja. Kita tidak khawatir kok, tidak ada yang ditutupi, dan semua dilakukan untuk membantu masyarakat,” kata Jodi lewat pesan singkat seperti dilansir cnnindonesia, Kamis (04/11/2021).
Jodi menjelaskan Luhut ikut mendirikan PT GSI saat Indonesia kesulitan mengadakan tes PCR. Menurutnya, badan usaha itu dibuat untuk membantu pengadaan alat PCR, ekstraksi RNA, dan reagen untuk PCR.
Dia tak berkomentar lebih lanjut soal Luhut dilaporkan ke KPK. Jodi juga tak mengungkap tindak lanjut dari Luhut atas laporan tersebut.
Sebelumnya,Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Alif Kamal Melaporkan dua orang menteri ke KPK atas dugaan bisnis tes PCR. Selain Luhut, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir.
Laporan itu dibuat merujuk hasil investigasi majalah Tempo soal keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis PCR. Prima meminta KPK untuk memeriksa dua menteri itu atas dugaan bisnis PCR.
“Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR,terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir,” ujar Alif di GedungKPK, Jakarta, Kamis (04/11/2021).
“Karena enggak bisa ketemu humas, jadi kami cuma melaporkan saja,” tambah dia, tanpa merinci apakah itu berupa laporan resmi atau sekadar aduan.
DPP Prima telah mendapat surat tanda terima laporan dari KPK. Prima meminta KPK mengusut dugaan keterlibatan dua menteri tersebut dalam bisnis PCR.
Soal bukti, Alif mengatakan, ada banyak data yang beredar di media yang bisa menjadi data awal bagi KPK untuk mengusut.
“Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini,” tuturnya.
“Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami,” lanjut dia, saat ditanya lebih jauh soal bukti tambahan.
Alif pun mendasarkan dugaan kerugian negara akibat bisnis PCR itu berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Tim kuasa hukum kami yang sudah mendetailkan, tapi yang pasti dari ICW mengatakan ada sepuluhan triliun lebih yang menjadi kerugian dari kasus PCR ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
Luhut pun membantah kabar itu.”Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” kata dia dalam keterangan tertulis di Instagram Story akun @luhut.pandjaitan, Kamis (04/11/2021).
Senada, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membantah tudingan Erick bermain-main dalam bisnis PCR itu.
Pasalnya, PT GSI, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick hanya melakukan 700 ribu tes alias tak signifikan dibandingkan keseluruhan pengetesan.
“Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” ungkap Arya kepada media, Selasa (02/11/2021). (***)
IMBAUAN REDAKSI: Ayoo…Kita lawan virus Corona (Covid-19)..!! Patuhi protokol kesehatan (Prokes)..!! Jaga jarak dua meter, pakai masker, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bukan hebat kali Corona itu kalau kita bersatu..!! 💪💪👍👍🙏🙏
