Presiden Jokowi “Marahi” Pemda..!! Triliunan Uang Mengendap di Bank..!!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan ‘unek-unek’nya di depan jajaran kepala daerah, setelah mengetahui masih ada saja dana yang ‘ngendon’ di perbankan.

Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Jokowi mengaku kecewa masih ada saja kepala daerah yang memilih menimbun dana ketimbang membelanjakannya.

“Saya harus ngomong apa adanya kepada para gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Jokowi seperti dilansir cnbcindonesia.

Persoalan dana sejumlah pemerintah daerah yang mengendap di bank bukanlah barang baru. Pada Oktober lalu, Jokowi pernah menyindir hal tersebut kepada para pemimpin daerah.

Namun, Jokowi kembali dibuat tak habis pikir lantaran dana yang mengendap di bank justru semakin naik. Pada Oktober lalu, dana yang mengendap mencapai Rp 170 triliun, kini justru naik menjadi Rp 226 triliun

“Tadi pagi saya cek ke menteri keuangan, masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun justru naik,” jelasnya.

“Saya dulu peringatkan di Oktober seingat saya Rp 170 [triliun] ini justru naik menjadi Rp 226 triliun,” katanya.

Jokowi mengaku heran lantaran dana yang mengendap tak pernah digunakan oleh pemerintah daerah. Padahal, dana tersebut bisa membantu menggenjot perekonomian.

“Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk? Logikanya gak kena,” tegasnya.

“Ini masih 226 triliun. Triliun loh. Gede sekali. Kalau dimiliarkan Rp 226 ribu miliar. Ini gede sekali. Segera habiskan dulu. Realisasikan baru kita bicara investor mana uangmu. Saya titip itu saja,” tegasnya.

Belanja pemerintah pusat maupun daerah bisa menjadi pendorong konsumsi dunia usaha dan rumah tangga yang masih terpukul dari dampak pandemi Covid-19.

Peranan konsumsi pemerintah memang tidak sampai 10% dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). Namun, belanja pemerintah bisa menjadi perangsang bagi tumbuhnya sektor lain.

Pada 2020, saat pandemi menyelimuti Tanah Air, konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya yang tumbuh saat kontributor lain mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif). Andai belanja pemerintah ikut tumbuh negatif, bukan tidak mungkin PDB Indonesia tahun lalu lebih parah dari realisasi yang sebesar -2,07%.

Saat dana pemerintah daerah hanya ‘ngendon’ di bank, maka gairah perekonomian pun lesu karena tidak ada rangsangan. Hal ini yang membuat Jokowi ‘murka’.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, ini bukan kali pertama Jokowi kesal perihal dana yang mengendap di bank. Masalah ini memang hampir setiap tahun ditemukan.

Seperti Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku pemegang anggaran juga tak kuasa melontarkan kekesalannya terkait hal itu. Situasi ini membuat Sri Mulyani sampai geleng-geleng.

“Ada daerah pendapatan transfernya cukup besar, namun belanja jauh lebih rendah,” kata Sri Mulyani pada September lalu. (***)