Medan, Bersamanewstv
Proyek pengaspalan rumah dinas (rumdin) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi senilai Rp 2 miliar memanen kritikan. Gubsu Edy dikritik karena dianggap tak peka.
Deru kritikan pun ramai ditujukan ke proyek pengaspalan itu. Kritikan hadir dari wakil rakyat hingga mahasiswa.
Namun Edy bergeming. Dia menilai proyek tersebut wajar karena rumdin Gubsu adalah ‘istananya’ Sumut.
“Nanti mau saya bikin Rp 10 miliar. Ini adalah rumah dinas, istananya Sumatera Utara,” ucap Edy di rumah dinas Gubsu, Medan, seperti dilansir detikcom, Senin (13/12/2021).
Edy justru mengatakan proyek pengaspalan itu akan dinaikkannya. Bila perlu, kata Edy, naik 50 kali lipat atau senilai Rp 100 miliar. “Bila perlu mau saya bikin Rp 100 miliar,” tuturnya.
Proyek Aspal Rp 2 M di Rumdin Gubsu
Proyek pengaspalan rumdin Gubsu Edy Rahmayadi menggunakan APBD 2021. Dilihat detikcom dari LPSE Sumut, Jumat (10/12/2021), proyek tersebut diberi nama pengaspalan rumah dinas gubernur dengan kode tender 21066027. “Tender sudah selesai,” demikian tertera dalam situs tersebut.
Tender tersebut berada pada satuan kerja Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumut. Dana untuk tender itu berasal dari APBDP 2021. Dalam situs tersebut, tanggal pembuatan tender ditulis 9 November 2021.
“Nilai pagu paket Rp 2.001.442.500 (Rp 2 miliar). Nilai HPS paket Rp 1.998.386.375,71 (Rp 1,9 miliar,” demikian tertulis di situs LPSE Sumut.
Lokasi proyek berada di rumah dinas Gubernur Sumut di Medan. Pengadaan menggunakan tender pascakualifikasi satu file harga terendah sistem gugur.
Pemenang tender adalah CV Garuda Nusantara Perkasa. Harga terkoreksi berada pada angka Rp 1.705.220.858,93 (Rp 1,7 miliar).
PDIP Sumut mengkritik Pemprov Sumut yang menganggarkan Rp 2 miliar untuk pengaspalan di rumdin Gubsu. PDIP menilai wajar jika warga Liang Melas Datas, Karo, langsung mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk perbaikan jalan.
“Berdasarkan hal tersebutlah rakyat seperti yang dilakukan oleh warga Liang Melas Datas langsung ke Presiden mengadukan keluh kesahnya terhadap jalan yang rusak parah,” ucap Aswan kepada wartawan, Jumat (10/12/2021).
Aswan mengatakan rakyat Liang Melas Datas mengadu ke Jokowi karena menilai mereka tidak akan ditanggapi jika mengadu ke Pemprov. Aswan menuding Gubsu Edy mementingkan fasilitas sendiri.
“Karena mengadu ke pemerintah daerah dan provinsi mereka tahu tidak akan diberikan solusi karena masih lebih mementingkan fasilitasnya sendiri,” ujarnya.
Aswan menyebut seharusnya Gubsu Edy peka dan memprioritaskan perbaikan jalan di daerah daripada rumah dinasnya. Dia menjelaskan jalan-jalan di daerah menjadi penghubung ke pusat perekonomian warga.
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengkritik Pemprov Sumut soal anggaran Rp 2 miliar untuk pengaspalan rumdin Gubsu. GMKI menilai Pemprov Sumut tidak peka terhadap masalah rakyat.
“Pemerintah Sumatera Utara tidak peka dan responsif terhadap masalah kerakyatan,” kata Korwil GMKI Sumut Hendra L Manurung kepada wartawan, Senin (13/12/2021).
Hendra membandingkan persoalan jalan di rumdin yang diaspal dengan anggaran Rp 2 miliar dengan jalan yang rusak di Liang Melas Datas, Karo. Hendra mengatakan warga di Liang Melas harus mendatangi Presiden Jokowi untuk meminta jalan di wilayah mereka diperbaiki.
“Semestinya itu juga adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, namun Pemprov lebih getol merenovasi rumah dinas,” ujar Hendra.
Hendra mengatakan harusnya perbaikan jalan rusak di daerah lebih diprioritaskan daripada pengaspalan jalan di rumah dinas Gubsu. Dia berharap Pemprov Sumut lebih peka.
“Ke depan, Pemerintah Sumatera Utara diharapkan untuk lebih ekstra lagi, sebab 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut belum ada prestasi,” jelas Hendra. (***)
IMBAUAN REDAKSI: Ayoo…Kita lawan virus Corona (Covid-19)..!! Patuhi protokol kesehatan (Prokes)..!! Jaga jarak dua meter, pakai masker, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bukan hebat kali Corona itu kalau kita bersatu..!!💪💪👍👍🙏🙏
