MEDAN, BERSAMA
Partai Buruh Kota Medan siap berjuang “habis-habisan” untuk mewujudkan sila ke 2 Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke 5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Hal itu ditegaskan Ketua Exco Partai Buruh Kota Medan, Tony Rickson Silalahi, SH didampingi Sekretaris Hotbinner Silaen, SH, MMin, melalui pers rilis yang diterima harianbersama.com, Minggu (14/05/2023).
Karena itu, kata Tony, hari ini pihaknya telah resmi mendaftarkan 50 orang Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari lima Dapil ke KPUD Kota Medan untuk Pemilu 2024 mendatang.
“Untuk mewujudkan ideologi Welfare State/Negara Kesejahteraan, Partai Buruh akan berjuang secara politik di Pemilu 2024 untuk merebut kursi-kursi kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif. Tujuannya guna mewujudkan sila ke 2 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Tony.
“Kami menargetkan dapat merebut 7 kursi atau minimal 1 fraksi di DPRD Medan. Kader-kader Partai Buruh Kota Medan bersama kader-kader serikat buruh, nelayan, miskin kota, guru honorer/swasta dan lainnya, siap bekerja keras berjuang memenangkan suara Partai Buruh khususnya di basis-basis komunitas kaum buruh, miskin kota, nelayan yang jumlahnya mayoritas di 5 Dapil Kota Medan,” ujar Tony.
Tony memastikan bila wakil-wakil rakyat Partai Buruh terpilih duduk di kursi DPRD Medan, tidak lupa akan komitmen dan konsisten berjuang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat kelas pekerja dan keluarganya yang ada di kota Medan.
Dia menambahkan, Partai Buruh saat ini sudah sah menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 6. Menurutnya, partai politik dengan ideologi welfare state/negara kesejahteraan ini, merupakan partai yang mewakili kepentingan politik rakyat kelas pekerja buruh, tani, nelayan, miskin kota/desa dan kaum-kaum miskin lainnya.
“Dulu partai ini didirikan oleh Tokoh Buruh Alm Muchtar Pakpahan dan sekarang dipimpin oleh Tokoh Buruh Said Iqbal Presiden KSPI. Partai ini “dihidupkan kembali” oleh 11 elemen organisasi gerakan rakyat, yaitu buruh, petani, miskin kota, perempuan, guru swasta/honorer karena kekalahan gerakan rakyat melawan kebijakan politik rezim penguasa yang ngotot memberlakukan Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai oleh organisasi gerakan rakyat melegalkan “perbudakan & pemiskinan” terhadap rakyat kelas pekerja buruh, tani, nelayan, miskin kota/desa,” jelas Tony. (REL/HB01)
IMBAUAN REDAKSI: Virus Corona (Covid-19) mulai mereda. Tapi bukan berarti sudah tak ada. Namun yakinlah Corona takkan bisa berbuat apa-apa kalau kita bersatu dan tetap waspada..!! 💪💪👍👍🙏🙏
