LUBUK PAKAM, BERSAMA
Di tengah gawatnya keuangan Pemkab Deli Serdang di akhir tahun 2023 ini sampai tidak mampu lagi membayar uang proyek kepada para rekanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) malah kecipratan anggaran sebesar Rp 1,3 milyar. Woww..!!
Dana sebesar itu diperoleh melalui PAPBD untuk menyosialisasikan cara penanggulangan bencana alam.
Hebohnya, Kepala Pelaksana BPBD DS, Amos Karo-karo, SSos, MAP, one man show alias “main sendiri” tidak melibatkan ASN yang bidang tugasnya berkaitan dengan penanggulangan tersebut. Yang dipakai oleh Amos cuma pegawai honorer yang baru direkrut tiga bulan lalu.
Hal itu diduga sengaja dilakukan untuk memanipulasi anggaran yang besar tersebut. Pegawai honorer bisa dikasih honor kecil tapi yang ditandatangani besar.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan 6 kali, artinya setiap event menggunakan biaya sekitar Rp 200 juta’an saja.
Sosialisasi itu tidak mengundang wartawan seperti biasanya. Padahal ada alokasi anggaran Rp 15 juta tiap event, atau alokasi anggaran peliputan Rp 90 juta.
Lucunya, staf BPBD tidak boleh ikut, kamar tidak disediakan. Yang ikut pegawai honorer sebanyak 50 orang.
Angkatan terakhir kemarin ditutup di Hotel Antares, Medan. Para peserta banyak yang kecewa karena diberi uang transport cuma Rp 100 ribu.
Salah seorang peserta dari Sibolangit sempat ngoceh mempersoalkan uang transport yang cuma Rp 100 ribu itu. “Anggaran besar tapi uang saku malah tidak ada,” katanya.
Menurut keterangan yang berhasil dikumpulkan, BPBD DS itu di bawah kendali Sekda Drs H Timur Tumanggor sedangkan Amos Karo-karo cuma Kepala Pelaksana (Kalak).
Besar dugaan anggaran ini sengaja dimark up untuk dibagi-bagi kepada orang atas. Karena itu ASN pun tidak dilibatkan.
Sosialisasi itu sebenarnya dilakukan sangat tergesa-gesa, di ujung tahun untuk menghabis-habiskan uang yang dialokasikan. Akhirnya pembayaran uang untuk rekanan tidak bisa dilakukan.
Menurut keterangan yang dikumpulkan, sejak Amos menduduki jabatan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, masalah keuangan sangat kacau. Sesuka hatinya mengeluarkan uang dari bendahara. Staf tidak berani melawan karena dia suka marah, temperamental.
Banyak ASN minta pindah karena tidak tahan melihat keangkuhan bosnya. Dia bisa melemparkan gelas, asbak rokok jika marah.
Kasus ini sudah dilaporkan kepada bupati DS tapi konon kabarnya dia diback up oleh Sekda DS. Tidak ada kenyamanan bagi ASN bekerja. “Bagusan kami minta pindah,” kata ASN di sana.
Kalak BPBD, Amos Karo-karo, SSos, MAP, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sabtu (30/12/2023) hingga berita ini dikirim ke redaksi tidak menjawab. Terlihat centang dua hitam. (HB01)
IMBAUAN REDAKSI:
Meski pemerintah menyatakan status endemi, bukan berarti Virus Corona (Covid-19) sudah tidak ada lagi. Tetap waspada dan yakinlah Corona tak bisa berbuat apa-apa kalau kita tetap bersatu..!!
