LUBUK PAKAM, BERSAMA
Kasus pemotongan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Deli Serdang pimpinan dr Asriludin Tambunan (putra mantan Bupati DS Alm Amri Tambunan) yang mulai diperiksa Inspektorat Deli Serdang, beberapa hari lalu, dipastikan tidak akan menemukan fakta apapun.
Sebab, kepala Puskesmas yang diperiksa sengaja dipilih orang tertentu yang memang tidak dikenakan pemotongan.
Kapus yang diperiksa itu adalah isteri pejabat yang dana BOK nya tidak dipotong. Sengaja “diskenariokan” agar hasilnya nihil.
Ini dilakukan untuk “mencuci tangan” dr Asriludin alias Aci karena ingin bersih-bersih memenuhi hasratnya jadi calon cupati Deli Serdang. Hal ini terungkap setelah beberapa Kapus diperiksa Inspektorat.
Sementara itu pihak Kejari Deli Serdang terduga tidak “bernyali” memeriksa kasus ini karena khawatir akan menyeret nama dr Aci sang putra mantan bupati Deli Serdang.
Ditambah lagi beredar kabar oknum di Kejari memiliki “hubungan dekat” dengan Sekretaris Dinkes DS yang dituding sebagai dalang pemotongan dana BOK tersebut.
Bahkan ada kabar lebih tidak sedap lagi bahwa pemotongan itu untuk pengamanan orang kejaksaan. Sejumlah LSM angkat bicara meminta Kejari Deli Serdang memeriksa kasus ini sekaligus membersihkan nama institusi kejaksaan selaku aparat penegak hukum. Janganlah nama aparat penegak hukum dibawa-bawa dalam kaitan pemotongan dana BOK.
Pemotongan dana BOK ini sempat meresahkan sejumlah kepala Puskesmas karena dana sebesar itu masih jauh dari cukup mengingat biaya operasional turun ke desa cukup besar.
Menurut informasi yang beredar, pemotongan dikoordinir oleh Sekdinkes dr TK, dengan anggotanya dari Puskesmas Bandar Khalipah dr H, dari Puskesmas Tanjung Morawa dr Y, dari Dalu Sepuluh dr SA serta salah seorang Kabid dr SM.
Mestinya mereka inilah yang perlu diperiksa agar terungkap siapa sebenarnya “dalang” di balik pemotongan tadi.
Kemudian Kapus yang diperiksa pun janganlah Kapus dari kalangan isteri pejabat, karena mereka tidak dikenakan pemotongan. Kapus yang diperiksa Itwilkab DS semua dari kalangan isteri pejabat yang punya ikatan dengan bupati terdahulu. Dan Kapus tersebut memang tidak dikenakan pemotongan, karena takut.
Para Kapus di kecamatan pun malas turun ke desa karena biaya kurang. Jadi pemotongan dana BOK tersebut berimbas kepada tingkat pelayanan masyarakat.
Oleh karena itu pihak Kejari Lubukpakam diharapkan menangani kasus ini agar terang benderang.
Contohnya kasus korupsi Penanggulangan Bencana Daerah bisa berbuat positip menyebabkan Kepala dan bendaharanya masuk bui.
“Kita berharap Kejari yang menangani kasus-kasus korupsi di semua tingkatan pemerintahan,” kata salah seorang pimpinan LSM tadi.
“Kita sangat keberatan nama kejaksaan dijadikan alasan untuk cari duit. Sebab lembaga aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan masih bersih,” tambahnya.
Kepala Inspektorat DS, Edwin Nasution SH kemarien membenarkan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah Kapus berkaitan pemotongan dana BOK tersebut.
Edwin malah meminta info tambahan dari wartawan tentang pemotongan dana BOK tersebut. Hanya saja beberapa Kapus menertawakan Inspektorat salah memeriksa Kapus.
Dari Kapus yang diperiksa Inspektorat itu tidak akan mendapatkan hasil yang benar, karena para Kapus itu adalah “bumper” oknum Kadinkes DS.
Pj Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman dan Kepala Inspektorat, Edwin, yang dikonfirmasi kru harianbersama.com melalui WhatsApp, kemarin, tidak berkomentar. Ke duanya kompak melakukan gerakan tutup mulut. (HB01/HB06)
IMBAUAN REDAKSI:
Meski pemerintah menyatakan status endemi, bukan berarti Virus Corona (Covid-19) sudah tidak ada lagi. Tetap waspada dan yakinlah Corona tak bisa berbuat apa-apa kalau kita tetap bersatu..!!
