DELI SERDANG, BERSAMA
Masyarakat Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sepertinya menginginkan perubahan pemimpin. Mereka sudah jenuh, bosan dan muak dengan pemimpin bersifat “dinasti” atau “kerajaan”.
Hal itu tergambar saat ribuan massa ikut menghantarkan Bacalon Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang Drs HM Ali Yusuf Siregar-Bayu Sumantri Agung mendaftar ke KPUD Deli Serdang, Kamis (29/08/2024).
Massa yang “menyemut” itu terdiri dari ibu-ibu perwiritan, remaja mesjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, OKP, kader partai pengusung dan relawan lainnya.
Bacalon Bupati Deli Serdang harapan rakyat ini tiba di kantor KPUD sekira pukul 16.00 WIB. Namun, proses pendaftaran baru selesai sekira pukul 19.20 WIB. Pun begitu, ribuan massa tetap setia menunggu sampai selesai.
Beredar informasi, majunya Drs HM Ali Yusuf Siregar sebagai Bacalon bupati Deli Serdang sempat terduga “dijegal”.
Praduga sementara ada yang “ketakutan” bila sosok pensiunan PNS yang tak suka “neko-neko” ini, bisa mencalonkan diri dan menang di Pilkada mendatang.
Lalu “dimainkanlah jurus-jurus” untuk “melumpuhkan” Drs HM Ali Yusuf Siregar. Salah satunya membuat pengaduan ke Bawaslu terkait pelantikan 89 pejabat saat Drs HM Ali Yusuf Siregar menjabat bupati Deli Serdang.
Pihak pengadu yang terduga sudah “ditunggangi” oknum yang “ketakutan” bila HM Ali Yusuf Siregar ikut Pilkada ini, berharap KPUD menolak atau mendiskualifikasi pencalonan Drs HM Ali Yusuf Siregar.
Namun, KPUD Deli Serdang akhirnya menyatakan berkas pendaftaran Bacalon Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang Drs HM Ali Yusuf Siregar-Bayu Sumantri Agung lengkap dan lulus tahap verifikasi administrasi.
Hal itu pun membuat ribuan massa relawan bersorak sorai. Bahkan ada yang sampai sujud ke tanah sebagai ungkapan rasa syukur karena Drs HM Ali Yusuf Siregar yang telah “dizholimi” ternyata masih ditolong Allah SWT.
Kepada sejumlah wartawan, Drs HM Ali Yusuf Siregar, membenarkan dirinya dilaporkan seseorang ke Bawaslu Deli Serdang terkait pelantikan 89 pejabat yang dilakukannya di penghujung jabatan sebagai bupati.
“Saya dilaporkan dengan tuduhan melantik 89 pejabat tanpa persetujuan Mendagri. Padahal, sebelumnya Mendagri sudah menyetujui makanya saya lantik. Kalau tidak ada izin Mendagri, mana berani saya melantik,” kata mantan kepala dinas yang dikenal “bersih” dari isu-isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta jabatan ini. (HB06)
IMBAUAN REDAKSI:
Meski pemerintah menyatakan status endemi, bukan berarti Virus Corona (Covid-19) sudah tidak ada lagi. Tetap waspada dan yakinlah Corona tak bisa berbuat apa-apa kalau kita tetap bersatu..!!
