JAKARTA, BERSAMA
Kecintaan Calon Bupati Karo No 1, Abetnego Tarigan, kepada “Kuta Kemulihen” Taneh Karo Simalem tak perlu diragukan lagi. Perhatiannya pun sangat besar dan tulus untuk kemajuan “Bumi Turang”.
Karena itu, segala jaringan yang telah dibangunnya di pemerintah pusat selama ini, dikerahkan agar dapat membantu masyarakat di “kuta” (kampung) leluhurnya yaitu Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Salah satunya memfasilitasi pertemuan Bank Sampah GBKP dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Rosa Vivien Ratnawati, di Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Ada pun Bank Sampah GBKP diwakili Bank Sampah Desa Pengambaten, Unit Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, yang terdiri dari Pdt Mira Sinulingga, Bani Sinuhaji dan Lidia Simarmata.
Dalam pertemuan itu terungkap, persoalan sampah merupakan masalah serius di Kab. Karo karena telah menciptakan kondisi kumuh di kota mau pun desa terutama di permukiman warga.
Persoalan sampah ini dipengaruhi oleh praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat, serta ketiadaan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan holistik.
Sayangnya, informasi dari kementerian menyebutkan, Kab. Karo belum memasukkan data dan informasi ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
Ini menjadi indikator kuat Pemkab Karo tidak melihat persampahan sebagai isu strategis dalam pengelolaan kabupaten. Padahal, kesehatan masyarakat adalah syarat mutlak untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Dalam hal ini, GBKP telah mengambil inisiatif mengembangkan 25 unit Bank Sampah dan satu Bank Sampah Induk di Kabanjahe. Ini merupakan respon gereja menjawab persoalan konkrit di tengah masyarakat,” ujar Pdt Mira Sinulingga.
Menurut Pdt Mira Sinulingga, ada perkembangan positif dari masyarakat yang sudah memiliki Bank Sampah di desa. Kesadaran untuk mengumpulkan sampah dan menjadikan potensi ekonomi telah berkembang di banyak desa.
Namun di sisi lain masih banyak tantangan seperti minimnya ketersediaan alat angkut dan gudang penampung. “Selain itu dibutuhkan pengembangan satu sistem yang terintegrasi untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang handal dan berkelanjutan,” katanya.
“GBKP sudah mengambil peran dalam menjaga lingkungan dengan berupaya kreatif merawat lingkungan melalui program pelayanan Bank Sampah. Namun Gereja akan lebih maksimal melakukan pelayanan jika berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk percepatan dan perkembangan pelayanan ini,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Dirjen (PSLB3) Kemen LHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan akan memberikan dukungan penguatan kapasitas dan pengembangan sistem pengelolaan bank sampah.
“Kita akan menurunkan tim dari kementerian bekerjasama dengan Bank Sampah Bersinar di Bandung. Bank Sampah Bersinar merupakan salah satu yang telah teruji dan sukses di Indonesia,” kata Rosa.
“Kementerian juga berkomitmen membantu Bank Sampah GBKP mengembangkan program untuk akses pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dan sebagai oleh-oleh Dirjen PSLB3 akan memberikan satu unit kendaraan untuk mengangkut sampah desa,” ujarnya. (HB03)
