JAKARTA, BERSAMA
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah menyiapkan aturan pembangunan rumah di atas tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Hal tersebut disampaikan Maruarar usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kenegaraan, seperti dilansir cnnindonesia, Senin (21/10/2024). Bila ini terjadi, warga yang selama ini tinggal di Daerah Pinggiran Rel (DPR) akan terancam digusur.
Pria yang akrab disapa Ara itu mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Namun, kementeriannya juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.
Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.
“Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan,” katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).
“Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai,” tambah Ara.
Kendati, Ara menegaskan masih harus mempelajari segala hal-ihwal di lapangan. Hal ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.
Ia juga menyebut bakal mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Ari menilai hal itu menjadi salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.
“Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya,” tutur Ara.
“Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan,” imbuhnya.
Ara mengaku siap mendengarkan masukan dari seluruh pihak, termasuk pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.
Ia menekankan pihaknya di Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.
“Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah,” pungkas Ara. (***)
