LANGKAT, BERSAMA
Entah apa kerja pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tebing Tanjung Selamat, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Sumatera Utara, ini, sehingga merugi Rp 200 juta.
Celakanya lagi, sudahlah menghabiskan dana desa Rp 200 juta, BUMDes tersebut sampai sekarang tak kunjung memiliki badan hukum. Gawatt..!!
Karena itu pula, kontrak pengadaan catering dan loundry dengan perusahaan mitra PT Pertamina yang melakukan pengeboran minyak di desa itu, tidak bisa dilaksanakan BUMDes. Padahal, potensi usaha dan keuntungan sangat besar untuk BUMDes sudah di depan mata.
Menurut warga Desa Tebing Tanjung Selamat, Selasa (07/01/2025) awalnya rencana kontrak tersebut dengan Mellya Yusmita. Namun batal karena tidak memiliki badan hukum.
Lalu, Kades Suheri memakai BUMDes untuk kontrak tersebut. Tapi, menurut bendahara desa, pihak desa yang mengusulkan anggaran BUMDes pada 2023, tidak bisa karena BUMDes belum mempunyai badan hukum.
“Sekitar bulan 10 atau 11 tahun 2024 barulah bisa dianggarkan Rp 25 juta. Kalau soal penggunaannya saya tidak tahu. Tanyakan saja kepada ketua BUMDes dan pak Kades,” ujarnya.
Kades Suheri saat ditemui kru harianbersama.com, di ruang kerjanya, Rabu (08/01/2025) mengakui BUMDes membuat kontrak dengan perusahaan mitra PT Pertamina.
Namun, menurut Suheri, kontrak itu tidak bisa dilaksanakan BUMDes karena sampak sekarang belum memiliki badan hukum.
“Anggaran BUMDes Rp 25 juta belum bisa digunakan karena belum memiliki badan hukum. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya. Makanya kami patungan termasuk bapak angkat untuk melaksanakan kontrak dengan perusahaan mitra PT Pertamina itu,” ujarnya.
“Kan sayang kalau dilepas. Soalnya dapat untung. Upah kerjalah. Itu pun kami bagi-bagi sama yang kerja,” tambahnya.
Suheri mengaku keuntungan dari kontrak tersebut tidak masuk ke kas BUMDes karena uang yang dipakai bukan anggaran BUMDes.
Suheri juga mengungkapkan, kepengurusan BUMDes sudah diganti melalui rapat musyawarah pengurus.
“Sekarang ketua BUMDes Suherman, SPd. Sedangkan ketua yang lama biasa dipanggil Kembar. Saya pun tidak terlalu akrab dengan dia karena dia menjabat ketua BUMDes semasa kepala desa yang lama Pak Kisno,” ungkapnya.
“Di masa pengurus lama itulah BUMDes merugi Rp 200 juta. Mungkin lebih pun. Mereka berdalih pailit,” sebut Suheri.
Sementara camat Padang Tualang yang dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kamis (09/01/2025) mengaku tidak tahu soal kontrak BUMDes tersebut.
“Saya tidak tahu. Tidak ada pemberitahuan dari pihak desa. Coba saja tanyakan langsung kepada Pak Kades,” kata camat. (HB05)
