DELI SERDANG, BERSAMA
Tingkah Effendi Ginting kepala Desa Mbaruai, Kec. Sibiru-biru, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, ini, membangkitkan memory tentang Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden.
Pasalnya, Kades Effendi Ginting nekat menjadikan anaknya perangkat desa dan digaji meski SK-nya tidak ada dari kecamatan.
Tindakan Kades ini pun jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 53 Ayat (3).
Di Pasal 53 Ayat (3) itu disebutkan, perangkat desa tidak boleh suami atau istri dari kepala desa. Kemudian perangkat desa tidak boleh keluarga kepala desa dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat kedua dan perangkat desa tidak boleh yang telah menjabat selama 2 periode berturut-turut.
Inilah yang membuat puluhan warga Dusun I-IV, Desa Mbaruai, menggelar aksi demo di kantor desa, Senin (17/03/2025) siang.
“Tolong jelaskan kepada kami mengapa bisa anak Kades menjadi perangkat desa, bahkan sudah menerima dua bulan gaji tapi SK belum keluar,” kata Roy salah seorang warga yang demo.
Selain itu, kepala desa juga dituding menjadi provokator dan hendak mengusir paksa seorang warga Evinora Br Sitepu dari desa itu dengan tuduhan yang tak jelas.
“Apa salah saya kepada Kades sehingga memprovokasi warga untuk mengusir saya dari kampung ini. Dari desa ini. Bahkan bapak tidak ada mengundang saya mengenai apa yang telah dituduhkan terhadap saya,” ucapnya.
Wanita ini mengaku tidak pernah menyebarkan video seperti yang dituduhkan kepadanya.
“Jika saya bersalah, seharusnya saya diundang ke kantor desa. Bukan malah Kades membuat pertemuan di balai desa terkait video itu tanpa mengundang saya. Apa maksud Kades ingin mengusir saya dari desa ini. Saya memiliki identitas di desa ini. Malah saya memilih Pak Kades di pemilihan Kades kemarin,” ungkapnya.
Menanggapi aksi warganya itu, Kades Mbaruai Efenddy Ginting mengaku uang gaji yang diberikan kepada anaknya telah dikembalikan ke kas desa.
“Mengenai uang itu sudah dikembalikan ke kas desa dan tidak jadi masalah serta tidak melanggar aturan. Jika saya melanggar aturan, silahkan lanjutkan dengan jalur formal,” tantangnya.
Kades juga membantah pernah menjadi provokator untuk mengusir Evinora dari desa itu. “Saya dan warga membuat jajak pendapat. Saya tidak pernah memprovokasi untuk mengusir,” terangnya.
Pun begitu, warga mengaku tidak puas dengan jawaban Kades dan mengancam akan menginap di kantor desa.
“Kami meminta camat Sibiru-biru turun tangan karena sudah jelas ada pelanggaran dalam perkara ini. Uang gaji yang sudah dikeluarkan itu tidak boleh dikembalikan begitu saja, itu sudah merupakan tindak pidana,” tegas warga. (HB07)
