DELI SERDANG, BERSAMA
Dukungan kepada DPRD Kab. Deli Serdang untuk memakzulkan Bupati dr Asri Ludin Tambunan mulai bermunculan. Selain “menabrak” konstitusi terkait penyegelan sekolah, bupati juga dinilai banyak membuat masalah.
“Kami meminta DPRD Deli Serdang menggunakan hak angket yang hasilnya dijadikan dasar untuk memakzulkan bupati Deli Serdang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wira Karya Indonesia (Depidar WKI) Sumatera Utara, Edison Tamba, melalui telepon seluler, Rabu (16/07/2025).
Menurutnya, penyegelan gedung sekolah yang berdiri di atas tanah Al Washliyah di Desa Petumbukan, Kec. Galang, yang dilakukan Pemkab Deli Serdang, merupakan tindakan yang melanggar konstitusi negara.
“Di dalam konstitusi negara kita jelas-jelas tercantum pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, penyegelan yang dilakukan Pemkab Deli Serdang membuat siswa/i Madrasah Al Washliyah terlantar dan harus belajar di luar ruangan berlantaikan tanah. Ini kan tindakan yang tidak ingin mencerdaskan kehidupan bangsa namanya,” tandas Tamba.
Karena itu, dia meyakinkan DPRD Deli Serdang agar tidak ragu menggunakan hak angket guna memakzulkan bupati. “Saya kira banyak masyarakat Deli Serdang yang akan mendukung. Sebab rakyat juga tahu banyak masalah yang timbul selama ini,” ujarnya.
Lagi pula, katanya, tindakan penyegelan itu jelas-jelas menantang sekaligus menentang kebijakan Presiden Prabowo terkait pendidikan. Tak hanya itu, UU Perlindungan Anak juga “dikangkangi”.
“Presiden saja sedang sibuk membangun sekolah rakyat. Tapi Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan malah menyegel sekolah yang sudah ada. Ini kan menantang sekaligus menentang kebijakan presiden namanya. Jadi DPRD Deli Serdang sudah saatnya action demi kepentingan rakyat banyak,” tandasnya.
HB-06)
