LUBUK PAKAM, BERSAMA
Mundurnya Drs David Efrata Tarigan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang (Dinas Pendapatan–dahulu) murni atas keinginannya sendiri, tidak ada tekanan dari atasannya.
Hal itu diungkapkan David Tarigan melalui pesan WA kepada wartawan media ini, Jumat (07/01/2025).
Seperti diberitakan, David Efrata tiba-tiba minta mundur dari jabatannya yang baru dua bulan dijabatnya. Banyak muncul tanggapan di tengah masyarakat dan kalangan pejabat Deli Serdang, bagai bola liar, ada yang menduga karena tekanan bupati, ada karena sakit dan macam-macamlah.
Tapi akhirnya David Efrata menjelaskan kalau dia mundur dari jabatan basah itu atas keinginan sendiri. “Jangan saya dibenturkan dengan pak bupati,” katanya singkat.
Akan tetapi penjelasannya itu tidak membuat kalangan ASN puas dan tidak percaya dengan alasan yang disebutkan itu. Karena David Efrata Tarigan dikenal sebagai sosok ASN yang pekerja keras, tangguh dan ulet.
Pasti ada sesuatu alasan utama yang disembunyikan oleh David mengapa dia mundur dari jabatan Ka Bapenda yang jadi rebutan ASN.
Kepimpinan dr Aci sebagai bupati Deli Serdang banyak meresahka ASN sehingga banyak yang “lari” dari Deli Serdang.
Dikabarkan, dr Aci sangat arogan sehingga beberapa pejabat eselon memilih tidak usah pakai eselon asal bisa keluar.
Pernah terjadi seorang kepala sekolah di Kec. PS Tuan yang minta penambahan ruangan belajar, langsung dipecat di tempat. Permintaan Kepsek itu dinilai logis, apalagi ditanya langsung oleh bupati apa yang dibutuhkan di sekolah itu.
Demikian juga pemakaian mobil dinas, ditarik dari eselon empat. ASN itu dimarahi kenapa pakai mobil dinas. Padahal mereka diberikan oleh Bupati Tambunan sebelumnya. Tidak ada hari tanpa marah, kata ASN kepada media ini.
Kepala sekolah dituding gagal kalau anak didiknya tidak bisa membaca. Tapi para camat, Kades dan pejabat eselon yang tidak mampu, sama artinya bupati yang gagal, tambah ASN.
Lihatlah sejak Aci jadi bupati, tidak ada camat yang menempati rumah dinasnya. Padahal Pemkab DS sudah membangun rumah dinas di semua kecamatan, tapi tidak ditempati. Rumah dinas Kadis dan assisten yang sudah dibangun di Lubukpakam, tidak ditempati.
Bahkan konon kabarnya rumah dinas bupati dan wakil bupati di komplek Kantor bupati juga tidak ditempati. Padahal dibangun dari uang rakyat puluhan milyar.
Masyarakat di kecamatan sudah lama mengeluh sulit berjumpa dengan camat karena tidak tinggal di rumah dinas. (HB-01)
