DELI SERDANG, BERSAMA
Ketua Fraksi Golkar DPRD Deli Serdang, Zul Amri, ST, mengecam keras ketidakpedulian Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan terhadap mitigasi bencana banjir yang menghantam Deli Serdang hingga menelan korban jiwa meninggal 15 orang.
Pada saat itu, Bupati dr Asri Ludin Tambunan berada di salah satu kementerian di Jakarta, menjemput sehelai piagam penghargaan dari menteri, kata Zul Amri, ST ketika menerima kunjungan Ketua DPRD Deli Serdang Zaky Sahri didampingi Wakil Ketua Hamdani Syahputra dan Dr Misnan Aljawi yang menyerahkan bantuan untuk masyakat korban banjir di Desa Paya Geli, Kec. Sunggal, Sabtu (29/11/2025).
Masyarakat Sunggal sangat berterima kasih atas bantuan ketua DPRD DS itu.
Masyarakat Deli Serdang sangat kecewa dan kesal sekali atas kelakuan bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan yang memilih menjemput piagam dari pada mengatasi duka nestapa masyarakat yang menangis akibat bencana alam.
“Bukankah menerima piagam itu bisa diwakilkan kepada pejabat lain,” ungkap Zul Amri.
Kemudian lebih miris lagi beredarnya ucapan Selamat Ultah kepada Bupati dr Asri Ludin Tambunan di medsos, dari kalangan pejabat tertentu yang sengaja “ambil muka”, sementara 185.842 jiwa warga Deli Serdang menjerit mengharapkan bantuan.
Di Sunggal saja ditemukan 12 korban jiwa meninggal dunia hanyut dihantam derasnya banjir, tidak tertolong, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang mengirimkan perahu yang bocor dan rusak-rusak, sehingga tidak bisa digunakan.
Bencana banjir besar seperti ini sesungguhnya bisa diprediksi pasti muncul saat bulan November-Desember bila musim hujan. Sangat disesalkan sekali BPBD tidak tanggap sedikitpun.
Zul Amri minta agar jabatan Ka BPBD Deli Serdang dievaluasi dan pagu anggaran BPBD perlu diperiksa oleh aparat penegak hukum. Karena beberapa tahun lalu juga Ka BPBD berinisial AK ditangkap karena korupsi.
Menurut informasi yang diperoleh, BPBD Deli Serdang ada memiliki 12 buah perahu karet, dan tahun lalu ketika banjir menerpa Deli Serdang aparat di situ mampu mengevakuasi para korban banjir dengan baik, karena waktu itu BPBD memiliki personil yang cukup khususnya tenaga honorer terampil.
Rupanya saat ini tenaga honorer sudah dipecat oleh Bupati dr Asri Ludin Tambunan. Mengirim perahu rusak-rusak pada saat bencana banjir itu pelanggaran terhadap undang-undang. Mestinya bupati Deli Serdang selalu kepala daerah tanggap mitigasi bencana.
Menurut Zul Amri, Pemkab DS sudah membentuk TAGANA, semacam pasukan Taruna Tanggap Bencana. Tapi hanya dibentuk, tidak ada yang bisa bekerja dan tidak ada turun ke lokasi membantu para korban, kata Zul Amri.
Mungkin saja karena bupatinya saja tidak berada di tempat, tidak ada yang memberikan komando. Bahkan rumah dinas dan kantor bupati Deli Serdang saja sudah direndam air bah, bupati tidak ditempat.
Padahal bupati itu pejabat yang dipilih oleh rakyat yang bekerja untuk rakyat, tapi saat banjir menghantam rakyat, bupati tidak di tempat.
Catatan sementara ada 56.513 KK di Deli Serdang terdampak banjir yang semuanya 185.842 jiwa meliputi 15 kecamatan. Ada 15 orang meninggal, 12 di Sunggal dan 3 di Hamparan Perak.
Ini menjadi pelajaran berharga bagi bupati Deli Serdang dan jajarannya agar tanggap mitigasi bencana artinya menjaga peralatan dengan sempurna, personil dan alokasi anggaran yang maksimal.
Zul Amri menyarankan kepada ketua DPRD DS agar dalam pertemuan dengar pendapat nanti semua masalah ini bisa dibahas dengan baik, sehingga ke depan perahu rusak tidak dikirim. (HB-01)
