TANAH KARO, BERSAMA
Aksi Pemkab Karo menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Berastagi menuai kritikan tajam dari masyarakat. Pemerintah dinilai telah “membunuh pahlawan” krisis moneter, sementara bisnis “lendir” berkedok oukup yang marak di “Bumi Turang” Tanah Karo Simalem, malah dibiarkan tidak disentuh.
Padahal kalau dibanding-bandingkan, bisnis “lendir” berkedok oukup lebih besar mudharatnya dari pada PKL. Walaupun tak jarang mempersempit ruas jalan dan memacetkan lalu lintas, paling tidak PKL berperan besar dalam menjalankan roda perekonomian.
Menurut warga, bisnis “lendir” selama ini telah berperan menyumbang tingginya penderita HIV/AIDS di Tanah Karo. “Tapi kok justru dibiarkan oleh Pemkab Karo,” ujar warga.
Dia pun membeberkan wilayah yang marak bisnis “lendir”. Seperti di Kec. Tiga Panah, Berastagi, Kabanjahe, Mardingding dan lainnya.
Bahkan, sambung warga, ada lokasi oukup yang berdekatan Masjid dan gereja. Contohnya oukup Die di Jln Udara, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, hanya berjarak sekitar lima meter dari HKBP dan berada di depan Gereja Bethel Indonesia.
Kemudian oukup LSG dan oukup Ayu di Jln Jamin Ginting, Desa Raya, Kec. Berastagi, yang berdekatan dengan Masjid As Sawiyah.
“Entah apa yang membuat Pemkab Karo enggan menertibkan oukup-oukup itu seperti mereka menertibkan PKL. Sampai sekarang oukup-oukup itu masih bebas beroperasi,” kata S Kembaren warga Jln Udara, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi.
Pemerhati HIV/AIDS Kab. Karo, M Sinulaki, berharap Pemkab Karo tidak hanya “galak” kepada PKL tapi juga “beringas” terhadap bisnis “lendir” berkedok oukup.
Sementara itu Kasatpol PP Pemkab Karo, Jon Karnanta, yang dikonfirmasi, Senin (26/01/2026) mengatakan akan berkoordinasi dengan dinas sosial lebih dulu.
“Soal itu belum ada laporan masuk ke kami. Begitu pun terima kasih atas informasinya. Kami akan berkordinasi dengan dinas sosial untuk menyelidiki keberadaan oukup tersebut,” ujarnya. (HB-18)
