JAKARTA, BERSAMA
Skema anggaran program makan siang dan susu gratis yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, akan dibahas Presiden Jokowi hari ini, Senin (26/02/2024).
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sempat menuturkan makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo-Gibran ini masuk dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Hal ini mengingat, pasangan Prabowo-Gibran masih unggul dalam perhitungan versih KPU dengan perolehan suara hampir 60 persen.
“Anggarannya ada bertahap. Nanti hari Senin (26/02/2024) kita ini kan (rapat), ada skalanya (penggelontoran),” tutur Airlangga di kantornya, seperti dilansir Kumparan, Jumat (23/02/2024).
“(KEM) PPKF sedang dibahas nanti Senin akan ada sidang kabinet, jadi tunggu aja Senin,” tambah dia.
Diketahui, Airlangga sudah memastikan program makan siang ini sudah menjadi bagian dari pembahasan KEM-PPKF, sehingga akan dianggarkan dalam APBN 2025.
Berdasarkan informasi, sidang kabinet Jokowi bersama para menterinya akan diagendakan hari ini, pukul 09:30 WIB di Istana Negara, Jakarta.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan, program makan siang gratis bakal menelan biaya sebesar Rp 450 triliun per tahun.
Namun, program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama biaya yang diperlukan sekitar Rp 100-120 triliun.
“Program ini dalam skala penuh 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia,” kata Budiman dalam keterangan resminya, Kamis (22/02/2024).
Budiman menjelaskan, anggaran untuk program makan siang gratis bersumber dari APBN. Namun, angka itu masih bisa ditekan 40-50 persen jika pemerintah menggunakan dana yang ada untuk menyiapkan sumber bahan pangan alih-alih membeli makanan jadi.
Sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa akan terlibat memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini. Kemudian, sekitar 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur hingga usaha sapi perah.
“Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50-60 triliun saja,” katanya. (***/HB03)
IMBAUAN REDAKSI:
Meski pemerintah menyatakan status endemi, bukan berarti Virus Corona (Covid-19) sudah tidak ada lagi. Tetap waspada dan yakinlah Corona tak bisa berbuat apa-apa kalau kita tetap bersatu..!!
