LUBUK PAKAM, BERSAMA
Kegagalan proyek Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Deli Serdang karena dana yang bersumber dari Bagi Hasil Daerah (BHD) ratusan milyar yang dibayarkan secara penuh oleh Gubsu Boby Nasution dialihkan oleh Bupati Deli Serdang untuk pembangunan fisik lainnya.
Bukan untuk pembangunan sektor kesehatan yang merupakan skala prioritas Gubsu Boby Nasution. Sementara pembangunan fisik itu juga jadi proyek “mangkrak” tidak selesai tepat waktu.
Pantaslah Gubsu Boby Nasution agak “tinggi” melihat kelakuan Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan yang tidak menjalankan harapan Gubsu.
Padahal Dana Bagi Hasil sebagai hutang Pemprov Sumut itu secara penuh sudah disalurkan Gubsu kepada Bupati Deli Serdang dengan harapan pengobatan gratis untuk rakyat Deli Serdang dan Sumut Berkah itu bisa terlaksana agar rakyat sehat.
Biarlah program itu kalian sebut sebagai gagasan kalian, saya tidak keberatan yang penting rakyat mudah berobat gratis, kata Boby. Lebih kecewa lagi, kata Gubsu, daerah yang terkena bencana saja bisa melaksanakan program UHC, sementara Deli Serdang yang tidak terkena bencana, malah gagal katanya.
Menurut keterangan yang berhasil dihimpun media ini, pihak DPRD Deli Serdang juga sangat kecewa melihat sikap bupati yang mengalihkan dana UHC untuk pembangunan fisik, sementara proyek besar besar itupun gagal dikerjakan tepat waktu.
Konon kabarnya pelaksana proyek besar di Deli Serdang itupun diserahkan kepada pihak keluarga dekat. Sedangkan proyek kecil kepada rekanan umum, tapi tetap potong komisi. Celakanya KPK tidak pernah menyentuh pejabat Deli Serdang.
Sama halnya dengan Kajari Deli Serdang tidak berhasil membidik koruptor Deli Serdang, mulai dari Kades sampai ke atas.
UPL RSUD. B. PURBA BERBAU KORUPSI.
Salah satu UPT Dinas Kesehatan Deli Serdang yakni RSUD B. Purba diduga keras telah terjadi korupsi pengadaan Unit Pengelola Limbah yang diduga melibatkan Kadis Kesehatan Deli Serdang yang sekarang telah jadi Bupati Deli Serdang.
UPL itu dipesan oleh Direktur RSUD Bangun Purba dr Aguswan dari PT APTACO JiLI SARKI kota Makasar Sulsel seharga Rp1,07 milyar. Jauh sekali dari Makasar, ongkos kirimnya saja Rp15 juta. Siapa tidak curiga karena UPL seperti itu tidak kurang banyak di Medan.
Kabarnya setelah kasus ini dibongkar salah satu Aparat Penegak Hukum (APH), Direktur RSUD Bangun Purba itupun dicopot oleh Bupati Deli Serdang, seolah dia adalah pejabat tegas, tapi itu hanya taktik “cuci tangan” agar tidak dijerat.
Taktik serupa sering dilakukan terhadap pejabat di Deli Serdang termasuk Disdik. Tiga pejabat Disdik dihabisi dituduh meminta fee proyek dari rekanan. Inipun taktik buang jejak agar terkesan bersih.
Pernah juga 14 orang pejabat Puskesmas diperiksa Kejati DS diduga korupsi Biaya Operasional Kesehatan (BOK), kasus ini berhasil diredam dengan baik dan seketaris dinas tersebut mau diangkat jadi Kadis, karena berani pasang badan.
Banyak sekali kasus dugaan korupsi di jajaran Kesehatan khususnya UPT RSUD semasa dr AT sebagai Kadis. Tapi dia tidak tersentuh oleh tangan APH karena kabarnya dibantu oleh mantan Bupati DS, H AT yang tidak lain adalah pamannya yang sekarang jadi anggota DPR RI .
Mantan Bupati DS ini bisa lolos dari jeratan hukum dalam kasus peralihan hak atas asset PTPN I Regional I kepada PT Citra Land. Kepala BPN Sumut dan Kepala BPN Deli Serdang serta Dirut PTPN II sudah ditahan oleh Kejatisu.
Kasus di Deli Serdang cukup banyak menyangkut dugaan jual beli jabatan, fee proyek, kasus tanah tapi berhasil diatasi. Beberapa Bupati bisa tertangkap tangan oleh KPK, tapi Deli Serdang belum satupun kasusnya mencuat ke permukaan.
Masyarakat juga tertanya-tanya kenapa masih ada kerja sama atau kesepakatan kerja sama antara aparat penegak hukum Deli Serdang dengan Bupati Deli Serdang dalam satu hal. Itu sesuatu yang sangat aneh dan lucu. (HB-01)
