TANAH KARO, BERSAMA
Komitmen Pemkab Karo untuk memajukan dunia pariwisata di daerahnya patut dipertanyakan. Soalnya, retribusi masuk ke obyek wisata tetap dikutip, tapi para wisatawan “disuguhi” pemandangan memalukan. Kondisi jalan rusak mirip “jeruk purut” dan sampah berserakan di mana-mana.
Rasa kecewa itu diungkapkan seorang wisatawan Matius Gea asal Kota Siantar, Sumatera Utara, saat mengunjungi obyek wisata Danau Lau Kawar, Minggu (01/02/2026).
Pemuda berdarah Nias ini mengaku bersama rombongan mengunjungi obyek wisata Danau Lau Kawar, Sabtu (31/01/2026) sore.
Dalam perjalanan menuju obyek wisata itu, dia mengaku takjub melihat pemandangan alam “Bumi Turang” Tanah Karo Simalem.
Tapi, tambahnya, dia dan rombongan kecewa berat melihat kondisi jalannya yang rusak. Sudah mirip “jeruk purut”. Jalan beraspal nyaris tidak terlihat lagi dan banyak batu berlepasan sehingga mengancam pengendara khususnya roda dua.
Begitu tiba di pintu masuk obyek wisata, para wisatawan itu dikutif retribusi Rp10.000/orang dan parkir Rp5000/per kendaraan.
“Kita tidak keberatan dikenai retribusi. Tapi hendaknya Pemkab Karo juga memberikan fasilitas yang baik seperti jalan yang mulus, sehingga para wisatawan bisa membludak ke obyek wisata ini,” ujarnya.
Dia juga mengeluhkan biaya parkir kendaraan roda 4 di lokasi kemping Assri Taman Lau Kawar Simalem Rp20.000. Padahal di pintu masuk dia sudah membayar parkir Rp5.000.
“Saat kami berada di lokasi kemping, ada yang datang meminta parkir Rp20.000 mengatasnamakan Pemkab Karo. Jadi kami kena biaya parkir dua kali. Memang nilainya gak seberapa, tapi itu cukup meresahkan dan membuat kecewa wisatawan,” ungkapnya.
Dia menilai perhatian Pemkab Karo terhadap kondisi obyek wisata Danau Lau Kawar sangat minim. “Sangkin minimnya boleh dikatakan tidak ada. Padahal pemandangan alam di obyek wisata itu sangat bagus. Kalau penanganan dan pengelolannya ditata dengam baik, saya yakin obyek wisata Danau Lau Kawar bisa menjadi andalan Pemkab Karo dalam meraup rupiah untuk salah satu sumber PAD bagi daerahnya,” sebut Gea.
Dia yakin jika itu dilakukan Pemkab Karo, selain menyumbang PAD, perekonomian warga sekitar juga akan meningkat. “Kalau wisatawan sudah berbondong-bondong datang, otomatis juga akan berdampak terhadap perekonomian warga sekitar,” tambahnya.
Tapi faktanya tidak begitu. Tempat pembuangan sampah saja tidak ada petugas dari pemerintah atau dari pengelola tempat wisata yang melakukan pembersihan.
“Kita juga mempertanyakan lokasi wisata Lau kawar ini. Apakah tidak berbahaya, sementara Sinabung gunung aktif dan masuk zona merah, tapi kok ada dan bisa dibuka lokasi wisata,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr dr Antonius Ginting ketika dikonfirmasi wartawan belum memberikan keterangan. (HB-03)
