TANAH KARO, BERSAMA
Merajalelanya Narkoba, judi dan prostitusi di Kab. Karo, Sumatera Utara, rupanya membuat generasi penerus bangsa “naik darah”.
Kapolda Sumut pun diultimatum untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres Tanah Karo yang dinilai gagal menciptakan Kamtibmas dengan merajalelanya Narkoba, judi dan prostitusi di “Bumi Turang” Tanah Karo Simalem.
Ultimatum itu datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
Ketua Umum HMI Cabang Dairi-Pakpak Bharat-Karo, Dike Simbolon, dalam pernyataan resminya mengatakan, kondisi Kamtibmas di Kabupaten Karo saat ini berada di titik nadir, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Karo terus menurun akibat lambannya tindakan dan lemahnya pengawasan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat.
“Kami tidak melihat keseriusan Kapolres Karo dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika aparat tutup mata terhadap kejahatan yang jelas-jelas merusak generasi, lalu untuk apa kehadiran kepolisian di daerah ini,” tandas Dike Simbolon.
HMI menyoroti banyaknya lokasi perjudian, narkoba dan prostitusi di beberapa daerah yang masih bebas beroperasi, bahkan secara terang-terangan di sejumlah titik di wilayah Kabanjahe, Berastagi, hingga beberapa desa. Tak hanya itu, peredaran narkoba juga semakin masif dan menjangkau pelajar serta kalangan muda.
“Apakah Kapolres tidak mengetahui bahwa anak-anak muda kita terjebak dalam lingkaran narkoba? Ataukah beliau sengaja membiarkan ini terus berjalan? Jangan-jangan ini bukan lagi soal ketidaktahuan, tetapi soal pembiaran sistemik,” tegasnya.
HMI menilai bahwa pembiaran terhadap praktik prostitusi di tempat-tempat hiburan malam di Kabupaten Karo telah mencoreng nilai-nilai adat dan moral masyarakat Karo.
“Kami sangat kecewa. Seolah-olah aparat hukum saat ini hanya hadir saat ada acara seremonial, tapi absen total saat masyarakat berteriak minta perlindungan,” tegasnya.
Organisasi ini menduga lemahnya penegakan hukum bisa saja berkaitan dengan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum tertentu dalam jaringan kejahatan tersebut.
“Jangan sampai institusi Polri kehilangan kehormatannya hanya karena satu atau dua pejabat yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kami tidak ingin aparat penegak hukum menjadi penonton di tengah masyarakat yang berteriak minta perlindungan,” seru Dike simbolon
HMI menyatakan siap melakukan aksi massa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pihak kepolisian. Aksi tersebut akan dilakukan di Mapolres Karo hingga ke Polda Sumut, dengan tuntutan copot Kapolres Karo
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap keadilan sosial, HMI menegaskan akan terus bersuara untuk kepentingan rakyat. Mereka menolak untuk berdiam diri ketika aparat penegak hukum justru gagal melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan sosial.
“Kami berdiri bukan untuk melawan institusi tapi untuk menyelamatkan masa depan masyarakat Karo dari kehancuran. Jika Kapolres Karo merasa tidak mampu, maka mundurlah secara terhormat,” pungkasnya
HMI mengingatkan seluruh pemangku kebijakan dan aparat keamanan bahwa Kabupaten Karo bukan tempat untuk praktik ilegal dan maksiat.
Kabupaten Karo adalah tanah yang kaya budaya, nilai, dan moralitas. Oleh sebab itu, HMI menyerukan agar semua pihak bersatu menuntut perbaikan dan tindakan nyata.
“Kami tidak akan diam. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Dan kami, HMI, akan menjadi penyambung suara itu sampai keadilan benar-benar ditegakkan di tanah Karo,” tandasnya. (TIM)
