TANAH KARO, BERSAMA
Aliansi Masyarakat Karo Anti Korupsi (AMKAK) demo ke kantor DPRD dan bupati Karo, Selasa (08/09/2026) menuntut pengusutan dana CSR yang nyasar ke Medan dan pembayaran lahan Badan Desa Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk pengungsi erupsi Gunung Sinabung sebesar Rp8.233.600.000.
Dalam aksinya di kantor DPRD Karo massa diterima Ketua DPRD Iriani Br Tarigan didampingi anggota dewan Firman Firdaus Sitepu, Davit Cristian Sitepu, Agra Gurning, Miltra Sembiring, Mansur Ginting, Lusia Sukatendel, Monang Sitanggang, Dharma E Situmorang, Heppi Karo-karo dan Suryadi Purba.
Kepada para wakil rakyat itu, massa menuntut DPRD Kab. Karo segera membentuk Pansus mengusut indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta KKN terkait dana CSR tahun 2025 dengan total Rp4,4 milyar.
“Usut penyimpangan dana CSR ke Yayasan Bina Kasih Nusantara Medan. Segera bentuk Pansus CSR agar transparan semua, sehingga masyarakat Tanah Karo mengetahui apakah pengunaan dana CSR tepat sasaran atau tidak,” kata demonstran.
Soni Husni Ginting dalam orasinya menuding bupati Karo terindikasi menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam penyaluran CSR.
Dia juga mempertanyakan hilangnya peraturan yang selama ini tercantum di website Pemkab Karo. “Kenapa peraturan itu bisa hilang. Saya sempat menbacanya, namun saat akan saya lihat kembali halaman tersebut sudah hilang. Ada apa ini..?? Jangan-jangan ada permainan,” tandas Ginting.
Selain ke DPRD, massa AMKAK didampingi sejumlah anggota dewan juga mendatangi kantor bupati Karo yang diterima Asisten Eddi Surianta Surbakti, Kalak BPBD Juspri Nadeak, Kepala Inspektorat Sodes Sembiring, Kasatpol PP Jon Karnanta, Kepala Bappeda Abel Tarwai Tarigan, Kepala BKAD Petrus Ginting dan pejabat lainnya.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa hamparan lahan di Desa
Rimo Bunga, Kec. Mardingding seluas 33 Ha yang seyogianya menjadi Badan Desa Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk pengungsi erupsi Gunung Sinabung seharga Rp 8.233.600, rupanya belum dibayar oleh pemerintah.
Padahal sesuai informasi, pada Kamis 13 April 2017 lalu, total pengungsi 166 kepala keluarga mendapat bantuan lahan pertanian dari BPBD untuk lahan usaha pertanian di Desa Rimo Bunga.
Kepala Inspektorat Sodes Sembiring juga mengakui itu. “Cuma saya tidak tahu apalah lahan itu sudah dibayar oleh MSM dan TYS atau bekum. Nanti akan dicek kepastiannya,” kata Sodes.
Setelah sempat berdialog secara alot, akhirnya Kepala Inspektorat Sodes meneken surat pernyataan bahwa hingga saat ini, Selasa (08/09/2026) uang BDLUT Rp8,2 milyar belum dibayarkan oleh pihak pengembang MSM dan TYS. Massa pun akhirnya membubarkan diri. (TIM)
