DELI SERDANG, BERSAMA
Instruksi Presiden Prabowo agar melakukan efisiensi anggaran, rupanya tidak berlaku di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Bupati dan wakil bupati malah “menghamburkan” uang Rp1,09 miliar untuk menyewa mobil dinas listrik. Instruksi presiden telah “dikangkangi”.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (Gempar Sumut) Fajar Rivana Sinaga, Selasa (12/05/2026) menilai, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan telah melakukan pemborosan uang dengan merental (sewa) mobil dinas listrik bupati dan wakil bupati senilai Rp 1.098.000.000 atau 1,09 miliar per tiga tahun. Padahal, sebelumnya Pemkab Deliserdang sudah menggelontorkan Rp 3,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas.
Fajar mengungkapkan, angka Rp 1.098.000.000 itu didapat berdasarkan jumlah biaya sewa mobil dinas Bupati Deliserdang berjenis Chery J6 atau SUV listrik bergaya off-road sebulan seharga Rp 15.800.000 jika biaya setahun Rp 189.600.000 dan selama tiga tahun Rp 568.800.000.
Sedangkan mobil dinas untuk Wakil Bupati berjenis Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid (HEV) sewa sebulan seharga Rp 14.700.000, setahun Rp 176.400.000 dan selama tiga tahun senilai Rp 529.200.000.
Diterangkan biaya pengadaan mobil listrik itu ditanggung Anggaran Penggunaan Belanja Daerah (APBD) dari pos pengeluaran Sekretariat Bagian Umum Pemkab Deliserdang
“Maka untuk sewa mobil dinas bupati dan wakil bupati selama tiga tahun uang rakyat yang digelontorkan sebesar Rp 1.098.000.000. Ini sangat-sangat pemborosan Pak Presiden Prabowo. Baru setahun Pemkab Deliserdang mengeluarkan biaya Rp 3,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati beserta istri mereka yang menjabat sebagai pengurus PKK,” ungkap Fajar.
Fajar menyoroti Pemkab Deliserdang yang beralasan menyewa mobil listrik untuk efisiensi Padahal jika dihitung-hitung biaya sewa selama tiga tahun tersebut bisa membeli harga mobil itu sendiri.
“Logikanya di mana?. Kalau disewa itu jelas tidak menjadi hak milik, padahal harga sewa tiga tahun itu bisa membeli mobil tersebut,” katanya.
Selain itu, kata Fajar, sebelumnya didapat informasi bupati Deliserdang memiliki mobil dinas Ford Ranger, Toyota Kijang Innova Zenix dan mobil jenis sedan. Sedangkan wakil bupati Deliserdang memiliki mobil dinas Mitsubishi Pajero Sport dan sedan.
“Jangan beralasan untuk efisiensi biaya BBM. Sebab tahun 2025 lalu baru dibeli mobil dinas baru, sekarang malah sewa mobil lagi. Kan aneh juga cara berpikirnya. Ini jelas pemborosan anggaran. Ini tidak ada efisiensinya. Bila mobil bupati pakai tenaga listrik, lantas mobil pendamping pakai BBM, kan tidak tepat juga,” ungkapnya.
Menurutnya, bila Pemkab Deliserdang mau efisiensi harusnya yang dibeli atau disewa bus listrik. Jadi, kalau bupati atau wakil bupati kunjungan kerja, dapat mengendarai bus tersebut. “Ini niat efisiensi atau mau pamer,” tanya Fajar.
Sebelumnya Kabag Umum Pemkab Deliserdang Agung Tritanto membantah Pemkab Deliserdang memiliki konsep setiap setahun sekali melakukan pengadaan untuk mengganti mobil dinas bupati dan wakil bupati.
“Nggak. Inikan, itu tadi dalam rangka menghabiskan yang lama-lama. Kita tidak mau lagi yang model lama itukan terlalu boros kita. Jadi cara menghabiskannya pertama kita sistemnya main sewa, itukan mengikis ini. Bukan kita mau pemborosan anggaran,” katanya.
Agung menyatakan, justru dengan menyewa mobil listrik Pemkab Deliserdang menghormat anggaran. Penghematan tersebut dapat dialihkan untuk perbaikan jalan atau fasilitas umum lainnya.
“Kalau kita beli contoh, mobil inilah (bupati), berapa harganya?. Kalau tidak salah aku harganya Rp 600-Rp700 juta, misalanya kita kes-kan (lunas) hari ini, duit APBD kan, duit masyarakat, kan ini duit masyarakat, gak bisa kita prediksi kek mana ke depan. Tapi kalau sewa, tahun inikan kita hanya menghabiskan Rp 189.600.000, hemat kita untuk tahun ini Rp 600 juta tadi untuk ke jalan, fasilitas umumkan, di situ kali-kalinya,” katanya.
Agung menyebut, kontrak dengan penyedia sewa selama tiga tahun dengan harga untuk bupati Deliserdang Rp 15.800.000/bulan dan wakil bupati 14.700.000. Agung mengakui kontrak sewanya selama tiga tahun. (HB-01)
