DELI SERDANG, BERSAMA
Kasus korupsi dana Desa Sei Rotan dengan cara dimark up lalu dibagi-bagi, terus mendapat sorotan tajam. Malah, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan ditantang berlaku adil sesuai sila ke 5 Pancasila.
“Jika benar dana desa dimark up dan dibagi-bagi, maka bupati Deli Serdang harus berlaku adil dengan memecat Plt Kades Sei Rotan dan camat Percut Sei Tuan,” kata pemerhati sosial, politik dan hukum Sumatera Utara, I Ginting, saat diminta tanggapannya, Minggu (20/07/2025).
Ginting mengingatkan kembali betapa “galaknya” bupati Deli Serdang dengan memecat Kades Paluh Kurau yang terduga korupsi, beberapa bulan lalu, tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Camat Percut Sei Tuan menurut Pemkab DS terbukti korupsi dana kebersihan tapi tidak dipecat. Sekarang Plt Kades Sei Rotan diberitakan mark up harga pengadaan capstone Rp 5 ribu per biji juga tidak ditindak. Apakah ini yang namanya sila ke 5 Pancasila..??,” kata Ginting.
Dia menyatakan, Pemkab Deli Serdang terkhusus bupati, jangan berkilah jika pemecatan Kades Paluh Kurau karena adanya usulan dari BPD.
“Poinnya bukan adanya usulan tapi adanya perbuatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta jabatan. Nah, camat Percut Sei Tuan sudah jelas korupsi dengan mengembalikan uang dana kebersihan yang “dirampoknya”. Kalau memang perbuatan itu tidak ada, mana mungkin camat mau mengembalikan uang sampai ratusan juta rupiah,” ungkapnya.
Kalau memang Pemkab Deli Serdang benar-benar jujur dan ingin membasmi korupsi, sambung Ginting, seharusnya uang yang dikembalikan camat Percut Sei Tua itu dijadikan barang bukti lalu memecat camat dan “menyeretnya” ke proses hukum di pengadilan.
“Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Dalam hal ini saya menilai bupati Deli Serdang tidak mengamalkan sila ke 5 Pancasila,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB PASU), Suryani Guntari, SH, MH, kepada kru harianbersama.com di Medan, Sabtu (19/07/2025) sore, mengakui dana desa sangat rawan terjadi penyimpangan.
Karena itu dia mendesak Kejatisu, Poldasu maupun Kejari agar berlomba-lomba mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan bahan material di Desa Sei Rotan.
“Sudah saatnya aparat hukum “jemput bola” mengusut kasus korupsi untuk mengimplementasikan keinginan Presiden Prabowo membersihkan birokrat dari “tangan-tangan jahil” yang “menggerogoti” yang rakyat,” tandasnya.
Diberitakan sebelummya, entah apa yang mendesak sehingga Plt Kades Sei Rotan, Suwarman, sampai nekat tiga kali menganggarkan keadaan mendesak Rp91.800.000 di anggaran dana desa tahun 2024. Total dananya mencapai Rp275.400.000. Woww..!!
Sebelumnya, proyek dana Desa Sei Rotan untuk pembelian capstone sebagai pengikat kiri dan kanan paving blok tahun 2025 juga dimark up. Harga kesepakatan dengan pemasok Rp 13 ribu tapi yang dibayarkan Rp 18 ribu. Ngerii..!!
Selama Suwarman menjabat Plt Kades Sei Rotan menggantikan Kades Suwandi karena meninggal dunia 2023 lalu, kinerjanya terus menjadi sorotan publik. Sebab, banyak anggaran Dana Desa yang terduga “digerogoti” mumpung menjadi Plt Kades.
Plt Kades Sei Rotan, Suwarman, yang berulang kali dikonfirmasi kru harianbersama.com, tidak mau menjelaskan jumlah penerima dana anggaran keadaan mendesak tersebut. (HB-06/RED)
(HB-06/RED)
