BERASTAGI, BERSAMA
Bupati Karo, Antonius Ginting, resmi melantik Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU/CSR) Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masa bhakti 2026–2031 di Hotel Sibayak Internasional, Berastagi, Sabtu (24/04/2026).
Pelantikan ini menjadi tonggak strategis dalam memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah.
Dalam arahannya, bupati Karo menekankan pentingnya filosofi “Sada Perarih, Sada Tujuan” (Satu Arah, Satu Tujuan) sebagai landasan kolaborasi.
Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah formalitas tapi menjadi jembatan integrasi dana CSR agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat Karo.
“Membangun Kabupaten Karo tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi adalah kunci untuk mewujudkan Karo yang berbudaya, modern, sejahtera dan unggul menuju Indonesia Emas,” ujar bupati.
Sementara itu Ketua Forum TJSLBU Provinsi Sumatera Utara, Arman Chandra, mengungkapkan, sektor swasta kini menjadi motor penggerak utama pembangunan.
Ia memaparkan tiga fokus utama program CSR di Karo ke depan antara lain :
1. Hilirisasi Pertanian Modern: Memberikan nilai tambah pada komoditas lokal melalui teknologi pengolahan.
2. Pariwisata Terintegrasi: Memperkuat ekosistem wisata berbasis keunggulan lokal.
3. Digitalisasi UMKM: Mendorong pelaku usaha kecil masuk ke pasar digital global.
Ketua Forum TJSLBU Kabupaten Karo yang baru dilantik, Susi Susanty Ginting, menegaskan kesiapan jajarannya untuk bekerja dengan ritme cepat sesuai visi kepemimpinan Bupati Antonius Ginting.
“Kami tidak ingin sekadar formalitas. Arahan bupati sangat jelas, pembangunan harus dilakukan dengan cepat. Kunci keberhasilan kami adalah komunikasi intensif antara pemerintah, organisasi, dan perusahaan agar potensi CSR berdampak signifikan bagi masyarakat,” tegas Susi.
Dengan kepengurusan baru ini, pengelolaan CSR di Kabupaten Karo diharapkan semakin transparan, akuntabel dan mampu menyentuh langsung aspek kesejahteraan sosial masyarakat
Acara pengukuhan ini dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Karo, pimpinan badan usaha dan perwakilan organisasi perangkat daerah. (HB-18)
