DELI SERDANG, BERSAMA
Masyarakat Deli Serdang saat ini sangat resah dan galau dan tidak sedikit gagal melamar pekerjaan karena urusan KTP sangat ribet dan bertele-tele. Sebulan belum bisa selesai, kata beberapa orang warga yang kepada wartawan, Rabu (13/05/2026).
Ribetnya urusan KTP ini sejak bupati Deli Serdang dijabat dr Asri Ludin Tambunan putra Alm Amri Tambunan dan ponakan Ashari Tambunan mupati Deli Serdang sebelumnya.
Kebijakan bupati ini bukan mempermudah urusan masyarakat, tapi membuat lebih sulit dan bertele-tele dan sangat ribet. Masyarakat tidak boleh lagi langsung berurusan langsung ke kantor Dinas Dukcapil seperti dulu.
Kata bupati cukup di kecamatan masing-masing. Tapi anehnya, kecamatan tidak bisa juga berurusan langsung ke Dukcapil, tapi harus melalui kecamatan lain pula.
Hanya lima kecamatan dari 22 kecamatan yang dirujuk bupati menangani penerbitan E-KTP, yakni Tanjungmorawa, Percut Sei Tuan, Sunggal, Galang dan Lubukpakam (mal pelayanan publik).
Masing-masing wilayah ini tampaknya ditarget pakai kuota pula sehingga sangat mempersulit orang berurusan, terlebih dari kecamatan dari luar lima kecamatan tersebut.
Kalau berurusan langsung harus pakai surat pengantar dari camat masing- masing. Sangat ribet sekali. Seperti diungkapkan Bunga Br Tarigan asal Namorambe.
Karena urusannya sudah lama belum selesai juga, dia mendatangi kantor C
camat Namorambe. Dari petugas kantor camat Namorambe dia dapat informasi bahwa KTP nya masih dalam urusan di kantor Camat Tg.morawa.
Bungapun langsung ke Tanjungmorawa dan meminta KTP nya. Petugas kantor camat Tg. Morawa minta surat pengantar dari camat Namorambe.
Karena mendesak sekali hendak melamar, Bunga pun kembali ke kantor camat Namorambe. Setelah dapat surat pengantar dia ke kantor camat Tg.morawa lagi.
Sampai di situ katanya kuota habis. Bayangkan ribetnya. Lain lagi ibu Sunarya dari Desa Penen, Kec. Sibiru-biru karena putranya melamar dan hari terakhir pendaftaran.
Dia pun mengambil surat pengantar dari camat Sibirubiru langsung ke KTR camat Tg.Morawa, Rabu (13/05/2026). Dan jawabannya sangat menyakitkan. Kuota habis.
Begitu juga Jhonson Sitepu warga Desa Rambung di Sibolangit sudah rekam data dan foto di kantor camat Pancurbatu. Sudah hampir sebulan belum selesai.
Dia malah tidak tahu kemana harus bertanya keberadaan KTP putrinya. Kok susah kali sekarang ya, katanya. Padahal putrinya hendak melamar kerja. Yang celakanya wajib diambil langsung yang bersangkutan dan harus dipoto pula sembari menunjukkan KTP nya.
Konon ini dilakukan untuk menghindarkan percaloan. Tapi calo masih tetap lebih eksis, karena bisa bermain dengan orang dalam, istilahnya pintu belakang.
Akhirnya masyarakat memilih berurusan melalui calo, lebih mudah dan tunggu di rumah. Cuma harus bayar mahal. Tidak mengapa kata Jonson dari pada berulang ke sana kemari Berapa ongkos dan uang makan lagi, katanya.
Di Mal Pelayanan Publik Lubukpakam yang dibanggakan bupati lebih gawat lagi. Penuh sesak macam pasar ikan saja. Jam 09.00 WIB, kuota sudah habis Padahal mereka sudah antrian lama.
Kabarnya tiap hari kuotanya cuma 100 eks. Mungkin saja para ASN di situ masih bermain, karena banyak bersedia bayar mahal asal urusan tidak ribet.
Pegawai Dukcapil yang dikonfirmasi soal permainan membantah. Tidak ada yang main, hanya kebijakan bupati tidak tepat. Disuruh mengurus KTP di kecamatan masing-masing, sementara tidak semua kecamatan memiliki perangkatnya.
Maunya sebelum dikeluarkan kebijakan, perangkat di kecamatan dipersiapkan. Ini asal ngomong saja, katanya. “Kami ASN ini pontang panting bang,” ujarnya.
Misalnya petugas kecamatan tidak diberikan alokasi dana sepeserpun untuk menjemput KTP yang sudah selesai dari lokasi yang dirujuk.
Ongkos mereka dari mana. Katanya gratis. Gratis itu bagus, tapi petugas dari kecamatan itu apa pakai uang sendiri bolak balik, katanya.
Begitulah kondisi masyarakat Deli Serdang yang mengurus KTP, pusing, pening. (HB-01)
